TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sampai saat ini, Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla belum juga memutuskan berapa banyak jumlah kementerian dan lembaga negara yang akan bekerja jika keduanya resmi dilantik.

Penggodokan postur kabinet tersebut masih terus dilakukan oleh Tim Transisi Jokowi-JK. Sementara ini muncul lima opsi postur kementerian yang telah diserahkan kepada Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto.

"Sudah diserahkan. Lima opsi itu sekarang tinggal tergantung Pak Jokowi-JK akan memberikan arahan lebih lanjut apa," ujar Andi saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Jumat (29/8/2014) Kemarin.

Andi memang tidak menjelaskan lebih detail mengenai lima opsi kementerian yang telah digodok. Ia hanya menyebutkan tiga opsi, yaitu 34 kementerian sesuai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 34 kementerian namun sesuai nomenklatur dan keinginan Jokowi-JK dan 20 kementerian yang diusulkan oleh Walhi.

Di dalam lima opsi tersebut, Andi mengungkapkan sudah ada keterangan mana kementeran yang harus dilebur atau digabungkan dan mana kementerian yang harus dikurangi.

"Itu semua sudah diberikan lengkap mana yang harus dilebur, digabungkan, dikurangi, tinggal nanti Pak Jokowi-JK yang memutuskan yang mana yang akan dipakai," tutur Andi.

Lima opsi yang disampaikan tim transisi tersebut belum tentu diambil salah satunya. Andi mengungkapkan pihaknya masih menunggu keputusan tersebut dari Jokowi. Jika masih dinilai kurang, maka Andi mengatakan bisa saja tim transisi kembali dipanggil untuk merumuskan opsi lain.

"Apakah nanti akan dipanggil lagi atau sudah cukup buat Pak Jokowi untuk jadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan struktur kabinet ke depan yang diinginkan," kata Andi.

Beban pekerjaan tim transisi mulai ringan. Hal itu lantaran Presiden SBY telah menunjuk tiga menteri di pemerintahannya membantu jalannya masa transisi kepemerintahan ini.

Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Djoko Suyanto, Menteri Perekonomian Chairul Tandjung dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.