Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi tak menilai postur kabinet dalam Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus gemuk atau ramping. Karena efektifitas kabinet tak mengacu gemuk ramping.

"Kabinet yang penting efektif. Kalau ramping bebannya tambah berat, kalau gemuk bebannya kecil-kecil, bisa mengakomodasi banyak kementerian," kata KH Hasyim kepada wartawan usai menerima wakil presiden terpilih Jusuf Kalla di rumahnya, Depok, Minggu (31/8/2014).

Menurutnya, kabinet akan dinilai efektif sepanjang antarlembaga bisa berjalan dan berkoordinasi dengan baik, bukan mengacu apakah posturnya harus gemuk atau ramping. Selama antarlembaga tak bisa berkoordinasi, kabinet gemuk atau ramping percuma saja.

KH Hasyim sudah mengusulkan secara langsung, untuk memenuhi efektifitas kabinet pemerintahan mendatang, Jokowi-JK harus memilih orang-orang bersih, visioner, berintegritas dan memiliki kemampuan manajerial baik untuk lembaga yang akan dipimpinnya.

Belakangan ini muncul wacana Jokowi akan mengurangi jumlah menteri. Pendapat Jokowi ini diamini Tim Transisi Jokowi-JK. Sementara JK memiliki pandangan lain. Menurutnya jumlah 34 kementerian seperti era Pemerintahan SBY mengacu pada banyaknya masalah di Indonesia.

Mantan Ketua Umum DPP Golkar ini menegaskan, jumlah kementerian warisan SBY ideal bila mempertimbangkan luas wilayah Indonesia dan permasalahannya. Ia khawatir perubahan postur kabinet akan membutuhkan waktu lama dan biaya.