TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi menilai tidak ada opsi lain bagi pemerintah selain menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesegera mungkin.

Menurut Sofjan, dengan menaikkan pendapatan negara lewat cukai dan pajak bukanlah pilihan yang tepat dan dianggap kurang logis dengan kondisi ekonomi kita saat ini.

"Hanya orang yang tidak mengerti ekonomi yang berkoar-koar menaikkan pendapatan negara melalui cukai dan pajak sebagai opsi mendongkrak APBN," kata Sofjan kepada wartawan, Rabu (3/9/2014).

Merujuk pada kondisi perekonomian kita saat ini dimana impor barang sedang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang turun, Sofjan mengatakan, adalah hal yang tidak mungkin untuk menaikkan pendapatan negara dengan manaikan cukai maupun pajak.

"Cukai bisa dinaikkan apabila impor barang kita tinggi. Persoalannya impor barang sedang lesu. Demikian pula pajak bisa dinaikkan bila perekonomian kita sedang bagus. Masalahnya ekonomi kita juga sedang turun. Lantas apa dasar kita menaikkan pendapatan negara lewat cukai dan pajak. Itu tidak masuk akal," jelasnya.

Dikatakan Sofjan, defisit APBN yang terus membengkak sebagai akibat dari subsidi BBM akan membawa pemerintah pada kebangkrutan. Jika pemerintah tetap tidak melakukan langkah yang tepat, dirinya memprediksi pemerintah akan bangkrut dalam hitungan satu atau dua bulan ke depan

"Kalau mau jujur, per Oktober ini pemerintah sudah bangkrut. Sisa APBN yang ada saat ini hanya bisa membayar gaji-gaji aparat penyelenggara negara," ujarnya.

Jalan satu-satunya yang bisa ditempuh pemerintah menurutnya adalah menaikkan BBM. Ia menambahkan, akibat dari kebijakan kenaikan BBM, APBN kita akan mengalami bleeding selama kurang lebih enam bulan ke depan. Namun untuk jangka panjang kebijakan yang tidak populis itu kata dia akan membuat perekonomian nasional semakin kuat.

"Selanjutnya bangun infrastruktur, kasi bantuan kepada rakyat-rakyat kecil. Lebih baik mensubsidi rakyat kecil daripada APBN kita habis untuk subsidi BBM," katanya.

Sebelumya, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya akan melakukan lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR untuk mengantisipasi jika pemerintah tetap tak akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun ini. Dari informasi yang didapat, internal Tim Transisi dan PDIP, bakal menaikkan pendapatan dengan pengaturan fiskal lebih ketat. Salah satu upaya, kini adalah melobi DPR.

Jokowi menjelaskan dengan postur APBN 2015 yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat tidak memungkinkan untuk menanggung beban subsidi yang sudah terlalu tinggi. Sehingga jika pemerintah tak menaikan harga BBM, maka harus ada perubahan APBN 2015 agar bisa menanggung beban subsidi BBM.

Namun, Jusuf Kalla, dikabarkan kurang sejalan dengan opsi itu. Ia lebih sepakat jika BBM memang dinaikkan.

"Kamu harus lihat, kamu baca sendiri APBN 2015. Posturnya akan kelihatan, berapa untuk bayar subsidi, berapa untuk bayar utang. Kan kelihatan. Juga anggaran yang mengikat, yang tidak bisa diubah. Untuk pendidikan kan 20%, itu tidak bisa diubah. Itu amanat undang-undang," kata JK.

Menurutnya, subsidi BBM selama ini benar-benar sungguh tidak tepat. Bukan hanya karena jumlahnya yang begitu besar (hampir Rp 200 triliun pada 2014), dan juga yang menikmati bukan rakyat yang tak mampu, tapi juga karena sifatnya yang konsumtif.

"Pemerintah seharusnya memberikan subsidi untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif seperti BBM," katanya