TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menilai kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal tersandera jika memilih para petinggi perusahaan asing untuk memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dirinya memberikan contoh, salah satunya CEO Shell Indonesia Darwin yang disebut menjadi kandidat menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada pula sederet nama lain seperti Arie Soemarno dan Raden Prijono yang memilik track kurang bagus.

"Hal ini mementahkan upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk memperjuangkan ideologi trisakti kemerdekaan yang selama ini di usung, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkpribadian secara kebudayaan," kata Salamudin kepada wartawan, Rabu (17/9/2014).

Dirinya mengatakan, salah satu sektor yang paling menggiurkan bagi para pebisnis terutama perusahaan multinasional asing adalah sektor migas.

"Sejauh ini sektor migas telah menjadi ajang pengerukan kartel internasional, sindikat bisnis dan mafia dalam kekuasaan secara bersama-sama," katanya.

Lebih lanjut Salamudin berharap Jokowi memperhatikan kuatnya kepentingan para pebisnis yang ingin berkuasa dan berlindung di balik kekuasaan itu untuk memperluas bisnis mereka.

Para pebisnis semacam itu justru mendekatkan kabinet terhadap para cukong atau mafia. Sebagaimana diketahui, Jokowi secara tegas telah menyatakan bahawa menterinya yang berasal dari parpol harus melepas jabatan parpol.

"Mestinya Jokowi juga menyatakan Komitmennya untuk membebaskan kabinetnya dari para pebisnis, orang yang terlibat langsung dalam bisnis, baik sebagai CEO perusahaan perusahaan asing, maupun perusahaan nasional," ujarnya.

Dikatakan, jika maksud Jokowi melepaskan kabinetnya dari jeratan parpol adalah untuk menjamin profesionalitas kabinetnya, maka Jokowi juga harus melepaskan kabinetnya dari jeratan para pebisnis untuk menjamin agar tidak terjadi conflict of interest.

Jokowi juga harus membangun komitmen agar para menteri bebas sama sekali dari perusahaan-perusahaan yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional.

Menurut dia, pengurus parpol masih memiliki tanggung jawab kepada konstituen, sehingga akan sangat berhitung jika sepak terjangnya merugikan konstituennya.