Laporan Wartawan Warta Kota, Nur Ichsan

TRIBUNNEWS.COM, KUDUS - Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) andal di bidang pelayaran. Terlebih pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menetapkan sektor maritim sebagai salah satu kekuatan nasional dengan memaksimalkan perjalanan berbagai moda transportasi laut di seluruh perariran Indonesia (Tol Laut). 

Namun sayangnya hingga kini Indonesia masih banyak kekurangan SDM pelayaran. Bahkan banyak pengelola atau pengemudi (nakhoda), terutama dalam pelayaran rakyat tidak mendapat pendidikan formal.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan tahun 2015, pendidikan formal pelayaran tanah air baru bisa memenuhi SDM sebesar enam persen dari total kebutuhan 69 ribu SDM.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya usai menyerahkan sertifikasi persetujuan sertifikasi "Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 2010 dari International Maritime Organization kepada SMK Wisudha Karya. 

"Kita tahu bahwa kita punya satu wilayah yang besar sekali, Indonesia. Tugas kita untuk mencetak sebanyak mungkin SDM pelayaran yang berkompeten dibidangnya, " ujar Budi Karya, disela acara MOU & penyerahan sertifikat Kemenhub di industri kemaritiman dan peresmian ruang praktek SMK Wisudha Karya, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (23/3).

Budi mengatakan, sekolah-sekolah pelayaran yang ada saat ini praktis masih kekurangan jika dibandingkan dengan luas wilayah perairan Indonesia. Apalagi tidak semua sekolah pelayaran memiliki peralatan yang memadai. 

Jika dibandingkan dengan dunia pelayaran internasional, rata-rata seluruh SDM mendapat pendidikan formal. 

"Kalau di perairan nusantara terutama di perairan rakyat, hampir bisa dikatakan hanya nakhoda saja yang punya sertifikat laut, yang lain tidak ada. Jadi kadang-kadang kita sedih. Kemarin waktu saya ke Maluku, Maluku Utara, mereka tidak ada (sertifikat laut)," jelas Budi. 

Oleh karenanya ia melihat pihak swasta memiliki peranan penting untuk mengisi ruang-ruang kosong pendidikan. Seperti yang dilakukan Djarum Foundation bersama Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dengan membuka dua program keahlian maritim, yaitu paket keahlian Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Niaga di SMK Wisudha Karya, Kudus, Jawa Tengah, sejak tahun 2014 lalu.

"Kehadiran swasta ini merupakan satu sumbangsih untuk mengisi ruang-ruang kosong itu. Apalagi fasilitas disini (SMK Wisudha Karya) sangat baik sekali. Ini menjadi satu quantum leap (lompatan besar) untuk mendapatkan pendidikan," ujar Menhub dan tambahnya hari-hari sekarang ini kita memang butuh satu improvement bahwa dalam kelola pendidikan tidak hanya dengan standar biasa, tapi harus standar internasional. 

"Kita akan bekerja sama dengan universitas-universitas seperti di Maluku, Riau dan lainnya untuk ada pendidikan vokasi dulu di fakultas teknik. Nanti kita kasih kesempatan pendidikan D3, D4 atau juga S1. Kita yang paling strategis adalah kerja sama dengan universitas. Karena kalau buat baru mahal dan butuh waktu lama," ujar tarangnya

Melalui sertifikat yang diberikan, SMK Wisudha Karya menjadi salah satu dari tiga sekolah menengah kejuruan maritim di Indonesia yang mendapat sertifikat tersebit. Dengan sertifikasi ini, lulusan SMK Wisudha Karya akan diberikan lisensi sebagai perwira kapal untuk bekerja di atas kapal niaga di dalam maupun luar negeri. 

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara SMK Wisudha Karya dengan ITE Education Services (ITEES) Singapura untuk meluncurkan program joint degree dibidang Marine Engineering. 

"Dengan diperolehnya sertifikasi dari Kementerian Perhubungan dan juga program joint-degree bersama ITE, kami yakin lulusan sekolah ini akan sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan mapan yang menghargai pengetahuan dan pelatihan yang mereka terima," katanya.