TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, rencana kementeriannya menerapkan kebija‎kan full day school, tidak bisa hanya diputuskan di tingkat menteri.

"Ini kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri karena 50 juta anak yang terdampak, yang SD-SMP-SMA," tegas JK di kantor Wapres, Gambir, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Menurut JK, nanti Presiden yang menentukan mengenai kebijakan full day school tersebut, setelah membahasanya dalam rapat terbatas.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan mengenai rencana kebijakan tersebut, salah satunya mengenai kesiapan sekolah, yang setiap wilayah berbeda kondisinya.

"Menyangkut sistemnya, yang paling penting logistiknya, makannya. Di mana makannya anak-anak ini kan? Kalau di kota besar iya sudah biasa, tapi kalau di desa-desa di mana? Siapa bikin dapur di sekolah? Ada enggak ruang makannya? Itu yang paling sederhana, di samping yang lain-lain," tuturnya.

JK menuturkan, rencana kebijakan tersebut akan di evaluasi kembali, karena ‎dampak dari kebijakan tersebut sangat besar.

‎"Nanti dievaluasi lah, ini kan belum berlaku, karena menyangkut banyak hal efeknya. Ada yang mampu mungkin, ada yang tidak, jadi tidak bisa dilakukan secara umum dulu, nanti secara bertahap," paparnya.