TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai menerapkan Program Pengembangan Karakter (PPK). Dalam sistem pengajaran tersebut siswa SD dan SMP akan belajar budi pekerti dan moral di kurikuler.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan program PPK tidak diwajibkan kepada semua sekolah. Hal ini melihat dari budaya wilayah setempat.

"Tidak (wajib belajar PPK)," ujar Muhadjir di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Menurut Muhadjir di Indonesia populasi pendidikan sangat besar. Karena itu tidak mungkin ada peraturan yang bsa dilakukann secara serta merta diterapkan langsung kepada semua sekolah.

"PPK tak bisa dilakukan untuk semua. Pasti ada pengecualian atas dasar perbedaan kultur atau spasial," papar Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang menjelaskan beberapa sekolah sudah disosialisasikan PPK. Namun ada sebagian yang menolak program tersebut dilaksanakan mengingat keterbatasan fasilitas.

Muhadjir pun menambahkan sistem pengajaran PPK nasibnya akan sama seperti Ujian Nasional Komputer. Pada awalnya ditolak namun ke depannya sudah banyak sekolah yang menerapkan

"Tahun lalu hanya 4 ribu sekolah. Tahun ini menjadi 38 ribu sekolah (Ujian Nasional Komputer)," papar Muhadjir.