Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib guru honorer asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maria Marseille (27), yang digaji Rp 75 ribu selama tujuh tahun pengabdiannya telah menyeruak ke telinga publik.

Merespons kabar ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengecam temuan tersebut dan menyalahkan kepala daerah karena tidak punya agenda yang terukur soal pendidikan.

"Itu kegagalan kepala daerah yang tidak peduli dan tidak punya agenda jelas dan terukur soal pendidikan," ujar Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP RI Romanus Ndau saat dihubungi tribunnews.com, Sabtu (9/11/2019).

Komisioner KIP yang juga berasal dari Flores ini mengatakan, kepala daerah di tempat Maria mengajar justru memprioritaskan program yang menurutnya tidak perlu dan mengesampingkan nasib guru honorer.

"Ironisnya banyak program yang tidak perlu malah mendapat prioritas. Kasihan guru-guru yang dikorbankan," ujarnya.

"Miris di saat daerah lain maju di daerah ini justru mengalami degradasi. Masalah pendidikan sudah berlangsung lama, tapi kepala daerah seakan tak mengetahui," tambah Romanus.

Dia mengungkapkan sudah lama guru di Flores menuntut agar diterbitkan undang-undang baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan nasib guru honorer.

Namun, hingga kabar tentang Maria yang digaji Rp 75 ribu selama tujuh tahun beredar ke publik, tak satupun tuntutan itu dikabulkan.

"Tuntutan dan tuntutan guru sudah lama terdengar. Tak ada program yang benar-benar bisa menolong," katanya.

Kemudian Romanus berbicara soal pemimpin yang seyogyanya memberi harapan dan menghadirkan visi inovatif yang dapat mengangkat kesejahteraan guru honorer di Flores.

"Padahal di situlah pemimpin diperlukan. Mereka hadir untuk membawa harapan dengan inovasi-inovasi yang bervisi masa depan termasuk dengan memberi kesejahteraan kepada guru," kata Romanus Ndau.