Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Komisi X: Jika Mendesak, Kelulusan Siswa Akan Ditentukan dari Nilai Rapor

Semula, jadwal UN untuk SMP serta SD yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Komisi X: Jika Mendesak, Kelulusan Siswa Akan Ditentukan dari Nilai Rapor
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
Peserta Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) mencuci tangan sebelum masuk ruang ujian di SMK PGRI 3 Kota Malang, Senin (16/3/2020). Cuci tangan sebelum ujian ini diwajibkan sekolah untuk mencegah penularan virus Corona (COVID-19) lewat penggunaan komputer ujian. UNBK di sekolah ini tetap berlangsung sesuai arahan Pemprov Jatim yang meliburkan semua sekolah kecuali yang melaksanakan ujian nasional. SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah dikaji berbagai opsi ujian bagi siswa tingkat dasar dan menengah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa, termasuk menggunakan nilai raport.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan hal tersebut menyikapi kesepakaan rapat konsultasi yang menyepakati pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dari tingkat SMA, SMP, hingga SD ditiadakan.

Kesepakatan ini didasarkan atas penyebaran Covid-19 yang kian massif. Padahal, jadwal UN SMA harus dilaksanakan pekan depan.

Sementara, jadwal UN untuk SMP serta SD yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

“Dari rapat konsultasi via daring (online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada Tribunnews.com, Selasa (24/3/2020).

Baca: Menhan Prabowo Serahkan Bantuan APD dan Rapid Test Rp 7 Miliar ke Gugus Tugas Covid-19

“Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan” ujarnya.

Baca: DPR Setuju Ujian Nasional 2020 Ditiadakan

Berita Rekomendasi

Huda mengatakan saat ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai penganti UN.

Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).

Baca: Hati-hati, Klorokuin Itu Obat Penyembuhan, Bukan untuk Pencegahan Corona

“Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di Gedung-gedung sekolah,” katanya.

Politikus PKB ini menegaskan jika USBN via daring tidak bisa dilakukan maka muncul opsi terakhir yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumalatif siswa selama belajar di sekolah.

Untuk tingkat SMA dan SMP maka kelulusan siswa akan ditentukan melalui nilai kumalatif mereka selama tiga tahun belajar.

Pun untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama enam tahun mereka belajar.

“Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai raport dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kulikuler atau ekstra kulikuler siswa terdokumentasi dari nilai raport,” ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas