Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) PBNU meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mematangkan lagi konsep Program Organisasi Penggerak (POP).

Ketua LP Maarif NU PBNU Arifin Junaidi meminta pelaksanaan POP ditunda hingga tahun depan. Arifin mengatakan pihaknya akan tetap tidak mengikuti, jika POP tahun ini tetap digelar.

"Apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini, maka LP Ma'arif NU PBNU menyatakan tidak bergabung dalan POP Kemendikbud," ujar Arifin melalui keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).

Arifin mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk bergabung dalam kegiatan ini pada tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP.

Baca: Muhammadiyah Tetap Enggan Gabung ke Program Organisasi Penggerak Bikinan Kemendikbud

Menurutnya, LP Ma'arif NU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri pada tahun ini.

Sehingga Arifin meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma'arif NU ke dalam daftar penerima POP pada tahun ini.

Baca: Sambangi PP Muhammadiyah, Nadiem Sampaikan Permohonan Maaf Menyoal Program Organisasi Penggerak

"Karena dilaksanakan secara mandiri, maka LP Ma'arif NU PBNU minta kepada Kemendikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma'arif NU PBMU dalam daftar penerima POP tahun ini," ucap Arifin.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap Program Organisasi Penggerak.

Evaluasi ini dilakukan setelah beberapa organisasi masyarakat menyatakan mundur karena menilai banyak kejanggalan dalam program ini.

"Kemendikbud telah memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan program organisasi penggerak," ujar Nadiem dalam konferensi pers secara daring, Jumat (24/7/2020).