Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabid Advokasi Guru Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Z Haeri meminta perlindungan guru dapat menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah.

Dirinya meminta pemerintah membantu sekolah swasta, agar kesejahteraan guru dapat terjamin.

"P2G mendesak Kemdikbud, Kemenag, dan Pemda membantu memberi insentif kepada sekolah-sekolah swasta menengah ke bawah yang mengalami kesulitan finansial selama pandemi ini. Yang akhirnya berdampak kepada berkurangnya pendapatan gurunya," ujar Iman melalui keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).

P2G meminta Kemdikbud tidak lepas tanggung jawab dalam soal membuka sekolah Januari 2021 ini.

Baca juga: Sekolah di Gunungkidul Belajar Tatap Muka, Siswa Malah Ketularan Covid-19 dari Gurunya

Menunda sekolah tatap muka, menurut Iman, adalah langkah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan guru dan siswa serta keluarga mereka.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Harus Utamakan Keselamatan Siswa

Sementara itu, Kemendikbud juga diminta membenahi pendataan terkait guru honorer dan swasta penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

P2G mendapatkan laporan dari Kab. Pandeglang, Jakarta, Kab. Blitar, Kab. Brebes, Kab. Garut, dan Kota Bekasi masih banyak guru honorer yang belum terdaftar berhak menerima BSU Kemdikbud.

Padahal mereka sudah terdaftar di Dapodik dan masuk kategori yang berhak menerima sesuai aturan Kemendikbud.

"Ada kasus seperti di Pacitan, seorang Guru ASN SMA justru dapat BSU, setelah mengeck di Web Info GTK. Artinya pendataannya masih bermasalah. P2G berharap Dirjend GTK betul-betul mengkroscek validasi pemerima BSU agar tepat sasaran," ujar Koordinator P2G Satriwan Salim.

Menurutnya, Kemendikbud harus proaktif melakukan kroscek ke sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan dan LPMP. Karena BSU sangat membantu guru honorer dan swasta di masa pandemi.