Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kemendikbud Minta UNS Adaptif Setelah Berstatus PTNBH

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam meminta agar UNS lebih adaptif dalam pembelajaran dan riset.

Kemendikbud Minta UNS Adaptif Setelah Berstatus PTNBH
Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau
tangkapan layar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam saat menyampaikan sambutan dalam program Bangkit 2021, Senin (15/2/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) berubah status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH).

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam meminta agar UNS lebih adaptif dalam pembelajaran dan riset.

"Otonomi yang diberikan kepada PTN-BH supaya perguruan tinggi bisa lebih gesit dan cepat dalam mencapai tujuannya yaitu menghasilkan sumber daya manusia unggul dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Nizam melalui keterangan tertulis, Jumat (19/7/2021).

Nizam mengatakan salah satu inti dalam kebijakan Kampus Merdeka adalah memfasilitasi kampus-kampus PTN yang belum berbadan hukum untuk bertransformasi menjadi PTN-BH.

Sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, menurut Nizam, UNS dituntut untuk mampu melakukan efisiensi, optimasi sumber daya, dan penguatan kelembagaan yang bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU).

Baca juga: Uhamka: Perguruan Tinggi Unggul Minimal Miliki 75 Persen Dosen Bergelar Doktor

Baca juga: Kemendikbud Beberkan Syarat Peningkatan Prodi D3 Menjadi Sarjana Terapan

"Setiap aktivitas yang dijalankan harus berkontribusi pada capaian IKU yang telah ditetapkan," kata Nizam.

Menurut Nizam, sebagai panduan dalam upaya akselerasi peningkatan kualitas mahasiswa, dosen, dan pengembangan kualitas pembelajaran, riset dan reka cipta di perguruan tinggi, Kemdikbud mengeluarkan kebijakan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

Delapan IKU tersebut antara lain jumlah lulusan perguruan tinggi yang mendapat pekerjaan yang layak, jumlah mahasiswa yang mendapat pengalaman di luar kampus, jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus, dan jumlah praktisi yang mengajar di kampus.

Lalu hasil pekerjaan dosen yang digunakan masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, program studi yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan program studi berstandar internasional.

Ikuti kami di
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas