Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kemendikbud Gandeng Polda Metro Jaya Tindak Perguruan Tinggi Swasta Tanpa Izin

perguruan tinggi yang tak berizin melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kemendikbud Gandeng Polda Metro Jaya Tindak Perguruan Tinggi Swasta Tanpa Izin
Tribunnews/Jeprima
ilustrasi.Sejumlah peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (12/4/2021). Pelaksanaan tes UTBK-SBMPTN yang digelar di UNJ mulai 12 April 2021 hingga 18 April 2021 diikuti oleh 23.213 peserta seleksi dan terdapat dua sesi yang dapat dipilih oleh peserta yaitu pagi dan siang. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penertiban perguruan tinggi swasta (PTS) yang tidak memiliki izin operasional dari pemerintah. 

Kemendikbud yang diwakilkan oleh Sesditjen Dikti Paristiyanti Nurwardani mengadakan pertemuan dengan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo pada Senin (26/4/2021).

Menurut Paris, perguruan tinggi yang tak berizin melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Pada Pasal 60 ayat 2 undang-undang ini dinyatakan bahwa PTS adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari Mendikbud," ujar Paristiyanti melalui keterangan tertulis, Selasa (27/4/2021).

Penertiban ini dilakukan kepada perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki izin pendirian perguruan tinggi maupun pembukaan program studi. 

Saat ini ditemukan 5 Surat Keputusan Mendikbud palsu terkait izin operasional PTS, yang sedang ditangani Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. 

Baca juga: Kemenristek Naikkan Peringkat Affiliations PTS Ini ke Posisi 145

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Paris berharap agar segera dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus adanya 5 SK Mendikbud palsu terkait izin operasional PTS tersebut.

"Kami kawal betul terkait hal tersebut," tutur Paris. 

Ditjen Dikti, kata Paris, akan bertindak tegas terhadap segala penyimpangan yang mengakibatkan berkurangnya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
 

Ikuti kami di
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas