Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

PDIP Usul Anggaran Sekolah Kedinasan Dialihkan Untuk Kesiapan Sekolah Tatap Muka SD-SMA

(PDIP) mendorong agar Pemerintah memastikan rasa percaya masyarakat terhadap proses sekolah tatap muka yang akan dijalankan. Yakni dengan cara mengalo

PDIP Usul Anggaran Sekolah Kedinasan Dialihkan Untuk Kesiapan Sekolah Tatap Muka SD-SMA
Ist/Man (dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendorong agar Pemerintah memastikan rasa percaya masyarakat terhadap proses sekolah tatap muka yang akan dijalankan. Yakni dengan cara mengalokasikan anggaran pendidikan untuk tes Covid bagi para siswa.

Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng, saat berbicara dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDIP, Rabu (5/5/2021).

"Persoalan terbesar sekolah tatap muka adalah terkait untrust atau ketidakpercayaan publik. Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan," kata Agustina.

"Saya kira kalau orang tua tak ada garansi bahwa anaknya akan secure, maka takkan diizinkan sekolah," tambahnya.

Menurut pihaknya, Pemerintah seharusnya berpikir menyediakan vaksinasi bagi anak, dan secara periodik melakukan tes terhadap anak yang menjalankan sekolah tatap muka

Dari sisi anggaran, Agustina mengatakan hal itu bisa diambil dari dana pendidikan yang ada. Atau bisa dilaksanakan dengan realisasi anggaran yang masih belum prioritas. 

Baca juga: Hardiknas, Puan Minta Kemendikbud Ristek Cermati Angka Putus Sekolah dan Efektivitas PJJ

Semisal, anggaran sekolah kedinasan bisa ditunda dulu, sebab proses pendidikan SD hingga SMA lebih penting. Pihaknya mengestimasi bahwa Rp 200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka itu.

Selain itu, Pemerintah bisa mendorong agar setiap stakeholder pendidikan bertanggung jawab dan bergotong royong. Baik itu Pemerintahan di Pusat, di provinsi, dan kabupaten/kota.

"Atau bahkan tokoh dan pengusaha yang punya energi, orang tua murid yang punya kelebihan, kita sumbangkan rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat. Itu harus. Karena itu adalah jaminan. Dengan begitu sekolah tatap muka akan terjadi," tegas Agustina.

Ikuti kami di
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas