Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mempersilakan kebijakan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) awal tahun ajaran Juli 2021, namun meminta agar tak dipaksakan.

Zainuddin menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi Nadiem Makarim tampak pesimis dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurutnya, Nadiem melihat model pembelajaran daring itu menjadi penyebab pembelajaran tidak efektif. PJJ di kota besar seperti Jakarta saja masih menyimpan banyak masalah, apalagi di kota kecil sehingga menurutnya PTM tak dapat ditawar lagi.

Baca juga: Survei Catat 62% Madrasah Zona Hijau Belum Siap PTM, Ini 3 Rekomendasi Kemenag

"PTM silahkan dilaksanakan, tapi sebaiknya jangan dipaksakan, terutama di zona merah. Tetap prioritaskan aspek kesehatan siswa didik," ujar Zainuddin, kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Sinyal Internet Jadi Kendala Utama PJJ, Guru di Wonosobo Dukung Nadiem Makarim Gelar PTM

Dia mengatakan jika pilihannya adalah melaksanakan PTM, maka di samping pengurangan jam dan jumlah rombongan belajar, maka perlu diperhatikan juga penyiapan lingkungan belajar sesuai tuntutan prokes.

"Vaksinasi guru seyogyanya juga masuk dalam bagian dari upaya penyiapan PTM", ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Baca juga: PTM Terbatas Bisa Dilaksanakan Sekarang Jika Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan Sudah Divaksin

Sesuai laporan Menteri Nadiem kepada Komisi X DPR RI saat ini Guru yang divaksin baru 1,54 juta atau 28 persen dari 5,6 juta. Menurutnya Kementerian Kesehatan saat ini memiliki persediaan 75 juta vaksin, sehingga tidak ada masalah soal ketersediaan impor vaksin.

Namun dilaporkan Kemendikbudristek bahwa pelaksanaan vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang sudah berjalan selama ini lebih banyak PTK yang berada di kota besar.

DKI misalnya telah memvaksinasi 78 persen, DIY 75 persen, Jatim 35 persen, Jawa Barat 34 persen, Maluku Utara hanya 3 persen dan Aceh 2 persen saja.

"Oleh karena itu perlu kerja ekstra keras untuk memvaksin sekitar 4 juta guru dan tenaga pendidikan yang belum tervaksinasi karena mayoritas mereka berada di kota-kota kecil," kata Zainuddin.

Baca juga: Batasi Konsumsi GGL & Cermati Informasi Nilai Gizi untuk Cegah PTM dan Komplikasi Serius COVID-19

Sementara itu, sejak dikeluarkan SKB 4 Menteri bulan Maret 2021 yang mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka dengan prokes ketat, sejauh ini mayoritas sekolah belum berani memilih melaksanakan pembelajaran tatap muka.

"Hanya 29 persen SMA dan Aliyah yang selama ini menyelenggarakan PTM, 71persen masih bertahan dengan PJJ. SMP dan Tsanawiyah 26 persen tatap muka dan 74 persen PJJ. Sementara SD dan MI hanya 21 persen tatap muka dan 79 persen PJJ," jelasnya.

Membaca kecenderungan masyarakat ke depan, Zainuddin mengatakan rasanya tidak mudah mengajak merubah sikap lebih dari 70 persen satuan pendidikan di setiap jenjang yang selama ini masih bertahan dengan PJJ.

"Meski seluruh pendidik dan tenaga kependidikan tervaksinasi, belum jaminan bersedia mengubah dari PJJ kepada layanan pembelajaran tatap muka," imbuhnya.

Dengan demikian dia menyarankan agar Mendikbud-Ristek tidak segan-segan turun ke lapangan.

"Ajak mereka dialog. Jelaskan mengapa sudah harus PTM dan coba fahami alasan mengapa tetap memilih PJJ. Mereka yang masih memilih PJJ karena merasa berada di zona yang belum aman covid-19, tidak bisa begitu saja dipaksa dengan alasan PTM tidak bisa ditawar lagi," pungkasnya.