TRIBUNNEWS.COM - Berikut soal dan kunci jawaban buku Sejarah Indonesia halaman 128.

Pada halaman 128 tersebut terdapat soal mengenai kebijakan pembangunan.

Sebelum melihat kunci jawaban berikut, pastikan siswa sudah menyelesaikan soal terlebih dahulu dengan kemampuan senidir.

Setelahnya, kunci jawaban ini bisa dipakai sebagai pedoman untuk mengetahui jawaban yang benar.

Kunci jawaban ini juga ditujukan bagi guru atau orang tua yang ingin untuk mengetahui kemampuan siswa atau anaknya.

Karena soal ini merupakan perintah untuk merangkum, maka jawaban dari soal ini tidak harus terpaku seperti kunci jawaban.

Berikut soal dan kunci jawaban dari buku Sejarah Indonesia halaman 128:

Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 102: Pembebasan Irian Barat dan Kebijakan Sanering

Soal

Buatlah rangkuman mengenai  kebijakan pembangunan Orde Baru.

Jawaban:

Kebijakan pelaksanaan pembangunan pada Orde Baru diketahui mengacu pada Trilogi Pembangunan.

Adapun Trilogi Pembangunan diantaranya sebagai berikut:

- Pemerataan pembangunan dan hasil yang menuju pada terciptanya keadilan bagi masyarakat Indonesia.

- Pertumbuhan atau perkembangan perekonomian Indonesia yang cukup tinggi.

- Kestabilan nasional yang efektif dan aktif.

Hal ini kemudian memerlukan adanya pola dasar dan pola umum jangka panjang sebagai acuan bagi pelaksanaannya, yaitu Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini juga didorong dengan adanya asas-asas pembangunan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Asas manfaat, pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat.

- Asas usaha bersama dan kekeluargaan, pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong dengan semangat kekeluargaan.

- Asas demokrasi, pembangunan berdasar pada Pancasila dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan. Jika terdapat permasalahan yang terjadi, maka harus dilakukan secara musyawarah.

- Asas adil dan merata, setiap hasil yang didapatkan dari suatu pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat keseluruhan.

- Asas peri kehidupan dan keseimbangan, menekankan adanya stabilitas antara kepentingan satu dengan yang lain.

- Asas kesadaran hukum, masyarakat sadar dan taat terhadap hukum yang dijamin oleh negara.

- Asas kepercayaan pada diri sendiri, pembangunan dilakukan atas kemampuan dan kekuatan diri sendiri yang didasari dengan kepribadian bangsa.

Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 95: Tokoh Pembebasan Irian Barat

Usaha pembangunan yang meliputi banyak bidang dengan ciri-ciri tersendiri memerlukan suatu wawasan yang dapat mengikat dalam kesatuan yang selaras yaitu Wawasan Nusantara.

Selain itu, ketahanan nasional juga menjadi syarat yang diperlakukan untuk melaksanakan suatu pembangunan.

Ketahanan yang kuat akan menciptakan pembangunan nasional, sedangkan pembangunan nasional yang berhasil akan meningkatkan ketahanan nasional. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu lima (5) tahun.

• Pada Repelita I, pelaksanaan awalnya adalah pada 1 April 1969. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan mendasari adanya pembangunan dalam tahap berikutnya. Dalam kebijakan ini, biaya yang digunakan adalah untuk pembangunan dalam sektor listrik, perhubungan, pariwisata, industri, pertambangan, pertanian, pendidikan, dan keluarga berencana. Kebijakan ini berakhir pada 31 Maret 1974 yang keseluruhan berhasil dilaksanakan sesuai dengan sasaran awal.
• Pada Repelita II, pelaksanaan awalnya adalah pada 1 April 1974. Sasaran dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut: 

- Tercukupinya makanan dan pakaian yang tersedia dengan mutu yang lebih baik dari sebelumnya.

- Tercukupinya bahan perumahan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk masyarakat luas.

- Meningkatnya keadaan prasarana yang lebih memuaskan.

- Meningkatnya kesejahteraan secara merata.

- Banyaknya pekerjaan dan kesempatan kerja.

• Dalam Repelita III, pelaksanaan awalnya adalah pada 1 April 1979 dan berakhir pada 31 Maret 1984. Kebijakan ini berlandas pada Trilogi Pembangunan yang juga digunakan dalam Repelita I dan II. Beberapa asas pemerataan yang dituangkan dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut: 

- Pemerataan kebutuhan pokok.

- Pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan.

- Pemerataan penggolongan pendapatan.

- Pemerataan lapangan kerja.

- Pemerataan kesempatan kewirausahaan.

- Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi pemuda dan perempuan.

- Pemerataan pembagunan secara menyeluruh.

- Pemerataan memperoleh suatu keadilan.

• Dalam Repelita IV, pelaksanaan awal terjadi pada 1984 dan berakhir pada 1989 dengan sasaran kebijakan dalam bidang industri dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, banyak kebijakan mengenai Sumber Daya Manusia dibuat dalam pelaksanaannya.
• Repelita V, pelaksanaan awal terjadi pada 1989 dan berakhir pada 1994 dengan sasaran kebijakan dalam bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Selain ketiga hal terebut, dalam bidang industri juga mulai digencarkan pembangunan dalam bidang industri jasa yang lebih stabil.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Linda)