TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah Upaya Pemerintah Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer.

Pasca Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, beberapa permasalahan ekonomi bemunculan.

Mulai tahun 1950, bangsa Indonesia memasuki masa Demokrasi Parlementer.

Permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang.

Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup.

Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Baca juga: 5 Cara Penanganan Konflik Sosial yang Biasa Digunakan Menyelesaikan Masalah Individu atau Kelompok

Dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia sebagai negara yang baru Merdeka, pemerintah melakukan beberapa upaya.

Adapun upaya pemerintah Masa Demokrasi Parlementer untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, mengutip Buku IPS kelas 8 Kurikulum Merdeka, sebagai berikut.

1. Gunting Syafruddin

Upaya ini dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran.

Maka pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafruddin Prawiranegara mengambil tindakan berupa pemotongan nilai uang senilai 2,50 rupiah ke atas menjadi setengah dari nilai uang tersebut.

Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.

Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing.

Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Benteng.

Namun dalam pelaksanaannya, para pengusaha tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing.

Baca juga: Proses Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia, Pembentukan BPUPKI, PPKI, dan Peristiwa Rengasdengklok

3. Finansial Ekonomi (Finek)

Masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek).

Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956.

Adapun usulan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

a) Pembatalan persetujuan Finek hasil Konferensi Meja Bundar

b) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral

c) Hubungan Finek didasarkan atas Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.

Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda.

Sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Finek dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956.

Tujuannnya melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.

Dampak dari pelaksanaan Finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya.

Sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

4. Nasionalisasi Perusahan Asing

Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda.

Atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan nasional dengan dukungan dari pemerintah mulai dapat mengisi celah-celah dalam pasar.

Meskipun belum mampu menghasilkan produk dengan lebih baik.

(Tribunnews.com/ Muhammad Alvian Fakka)