TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhatian pemerintah terhadap perkembangan budaya dirasa masih kurang. Suara budayawan masih kurang didengar pemerintah. Efektivitas Undang-Undang No 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dirasa masih jalan di tempat.

Melihat hal tersebut, sudah saatnya muncul sosok yang bisa mewakili suara budayawan dalam menggapai eksistensi peningkatan budaya Indonesia. Sosok itu ada dalam diri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dijelaskan budayawan senior, Harry Tjahjono, sosok birokrat seperti Muhadjir bisa menjadi jembatan perwakilan suara para budayawan untuk memajukan buadaya di Indonesia.

"Bisa, saya rasa beliau bisa menjadi sosok yang mampu menjadi jembatan bagi suara para budayawan," ujar Harry yang dikenal sebagai penulis skenario 'Si Doel Anak Sekolahan' ini di Jakarta.

Posisi Muhadjir saat ini yang masih menjadi menteri akan semakin kuat jika nantinya menjadi Wakil Presiden (Wapres) yang lebih memiliki power lebih besar. Hal ini pun diamini Harry.

"Tidak masalah jika ada sosok birokrat yang nantinya bisa mewakili suara budayawan untuk peningkatan budaya Indonesia. Apalagi saat ini perhatian pemerintah masih kurang dalam hal ini," ujar sutradara 'Mawar Cinta Berduri Duka' yang juga aktif di berbagai teater tanah air ini.

Ia berpesan, Muhadjir nantinya diharapkan mampu memperhatikan perkembangan budaya termasuk nasib para budayawan, seniman dan semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan budaya di Indonesia.

"Seperti di Malaysia misalnya, budayawan disana mendapat gaji dari pemerintah. Saya harap contoh seperti ini bisa diterapkan jika beliau diberi amanah nantinya," jelas peraih Piala Citra Pencipta Lagu Tema Terbaik ini.