Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri Anas mengimbau Pemerintah Daerah agar tidak memaksakan sekolah untuk menerapkan. Saat ini masih ada 20 persen sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka dalam pembelajarannya.

Dia mengatakan, sekolah perlu mendapatkan pemahaman yang baik mengenai Kurikulum Merdeka.

"Kita imbau kepala dinas jangan memaksa sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, ajak mereka memahami dan memilih," ujar Zulfikri seusai Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Hotel Oakwood, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Dia juga menegaskan, penerapan Kurikulum Merdeka tidak efektif jika pelaksanaannya dipaksa oleh Pemerintah. "Kalau kita yang pilih akan berbeda nanti, pelaksanaannya beda. Kalau dipaksa melaksanakannya akan terpaksa," tutur Zulfikri.

Zulfikri mengatakan Kurikulum Merdeka memberikan pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Para siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya.

"Sekarang para guru didorong untuk lebih memperhatikan anak, otomatis anak-anak mendapat materi, cara, dan pembelajaran berbeda-beda atau berdifetensiasi," ucap Zulfikri.

Para guru, menurut Zulfikri, harus mengubah pola pikir dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

"Mengubah kebiasaan langsung dalam menyampaikan materi sekarang memberikan pelayanan ke anak-anak yang berbeda-beda. Itu perubahan mindset," ujarnya.

Baca juga: Tidak Ada Penjurusan di Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Ubah Sistem Seleksi Perguruan Tinggi

"Di SMA mereka dipersilakan memilih mata pelajaran sesuai dengan passion mereka, jadi tidak ada lagi penjurusan," ujar Zulfikri sesuai Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Hotel Oakwood, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Di Kurikulum Merdeka Belajar, para siswa bisa menggabung mata pelajaran sesuai dengan jurusan kuliah yang ingin dituju tanpa terkotak-kotakan oleh jurusan sekolah seperti IPA, IPS, dan Bahasa.

"Anak bisa menggabungkan pilihannya. Misalnya dia pengin masuk teknik sekaligus juga ingin mendalami ekonomi. Dia bisa menggabungkan fisika, ekonomi atau sosiologi bahkan mungkin seni. Kita memberi ruang bagi mereka mengembangkan potensinya sehingga sesuai passionnya," jelas Zulfikri.

Menurut Zulfikri, para siswa tidak akan terbebani jika memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya.

Proses pembelajaran, menurut Zulfikri, akan lebih menyenangkan jika dijalankan dengan sistem Kurikulum Merdeka.

"Kalau misal anak menemukan passionnya belajar dimana pun tidak pernah mengeluh. Ini kita dorong dari segi kurikulumnya agar mereka merasakan manfaat belajar bagi dia dan merasakan betul dari belajar hidupnya jd lebih berkualitas, cara berpikir cara bersikap cara bertindak," pungkas Zulfikri.

Kurikulum Merdeka diluncurkan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kebijakan Merdeka Belajar Episode Kelima Belas pada Februari 2022 lalu.

Saat itu, Nadiem memastikan tidak ada pemaksaan dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka telah mulai digunakan pada tahun ajaran 2022/2023 di jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah.