TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP halaman 62 dan 63.

Soal halaman 62 dan 63 ini berada dalam Bab 2 yang berjudul "Pedoman Negaraku".

Namun, sebelum melihat kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP halaman 62 dan 63, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Buku Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas 8 ini ditulis oleh Tudi Setiawan, Tia Setiawati, Muhammad Sapei, dan Prayogo.

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Dalam proses perumusan UUD NRI Tahun 1945, terdapat dua kelompok panitia perumus. Berdasarkan penyataan tersebut, apa hubungan kedua kelompok panitia perancang UUD NRI Tahun 1945 tersebut?

2. UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 bersifat leksibel. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945?

3. Ketika merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki lembaga negara yang akan membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sampai terbentuk KNIP yang merupakan salah satu hasil keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan tugas dan fungsi Lembaga KNIP tersebut!

4. Panitia kecil yang dipimpin oleh Soepomo berhasil menyusun 3 (tiga) rancangan batang tubuh UUD dan disampaikan dalam rapat panitia hukum dasar untuk pertama kalinya. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan perbedaan sistematika ketiga rancangan tersebut!

5. Menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, terjadi kesepakatan antara sejumlah tokoh Islam dan kelompok nasionalis sehingga terdapat perubahan rancangan ketiga batang tubuh UUD. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan perubahan apa saja yang menjadi kesepakatan kedua kelompok tersebut!

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 59, 60, 61, dan 62: Uji Kompetensi

Jawab:

1. Dua kelompok itu ialah Panitia Kecil dan Panitia Hukum Dasar. Berikut penjelasannya:

• Panitia Kecil perumus batang tubuh merupakan bagian dari Panitia Hukum Dasar. Hasil dari kerja panitia penyusun batang tubuh dilaporkan kepada Panitia Hukum Dasar dalam sidang BPUPK. Panitia Kecil ditunjuk oleh Ir. Sukarno dengan diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo dan beranggotakan Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Dr. Soekiman, dan H. Agoes Salim. 
• Panitia Hukum Dasar merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPUPK untuk merancang Undang-Undang Dasar. Keanggotaan Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang anggota BPUPK dan diketuai oleh Sukarno. Seluruh anggota Panitia Hukum Dasar dipilih oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPK. 

2. Mengacu pada Pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah sebagai berikut:

• Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
• Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
• Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
• Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
• Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

3. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah lembaga negara sementara yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. KNIP bertugas membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sambil menunggu pembentukan badan legislatif yang permanen. Tugas dan fungsi KNIP adalah:

• Mengesahkan Keputusan Presiden: KNIP memiliki kewenangan untuk mengesahkan keputusan-keputusan presiden.
• Menggantikan Fungsi Badan Legislatif: KNIP menggantikan fungsi DPR dalam membuat undang-undang sementara.
• Mengawasi Pemerintahan: KNIP bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, memantau pelaksanaan program-program pemerintah, dan menjaga stabilitas nasional.
• Menyusun Undang-Undang Darurat: KNIP memiliki hak untuk menyusun undang-undang darurat yang diperlukan untuk keadaan tertentu.

4. Panitia kecil yang dipimpin oleh Soepomo menyusun tiga rancangan batang tubuh UUD NRI 1945 dengan perbedaan sistematika. Perbedaan tersebut dapat mencakup hal-hal seperti pembagian pasal, urutan penulisan, dan terminologi yang digunakan dalam teks konstitusi.

5. Kesepakatan antara tokoh Islam dan kelompok nasionalis menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa perubahan dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD NRI 1945. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi antara lain:

• Penambahan Pembukaan: Kemungkinan penambahan atau perubahan pada Pembukaan UUD NRI 1945 untuk mencerminkan semangat nasionalis dan agama.
• Penegasan Nilai-Nilai Agama: Mungkin ada penegasan lebih lanjut tentang nilai-nilai agama dalam UUD untuk mencerminkan peran agama dalam kehidupan negara.
• Perlindungan Agama: Kesepakatan mungkin menghasilkan pasal-pasal yang melindungi hak-hak agama dan kebebasan beragama.

*) Disclaimer:

• Kunci jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar siswa.
• Siswa diharapkan mengerjakan latihan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban.

(Tribunnews.com/Deni)