TRIBUNNEWS.COM - Sejak Oktober 2022, Pertamina secara resmi menjadi Supporting Company Extractive Industry Transparency Initiatives (EITI) bersama 21 perusahaan migas global seperti ExxonMobil, TotalEnergies, dan Equinor, serta 43 perusahaan global dari industri lainnya. Pertamina juga menjadi perusahaan migas pertama di Asia Tenggara yang mendukung langsung EITI.

EITI merupakan koalisi global antara pemerintah, perusahaan, investor dan kelompok masyarakat yang menetapkan standar global transparansi dalam hal perpajakan dan pembayaran pada pemerintah di sektor ekstraktif seperti migas, mineral dan batubara. Standar EITI telah diterapkan di lebih dari 50 negara untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud dari praktik tata kelola yang baik (good governance).

Dukungan Pertamina terhadap EITI selaras dengan komitmen Pertamina untuk memperkuat praktik bisnis yang bersih, transparan, dan etis.

Pada (16/11) juga telah dilakukan pertemuan antara Mark Robinson - Executive Director EITI, Marie Gay Alessandra Ordenes - Asia Director & Anti-Corruption Lead EITI, Emanuel Y.H. Bria - Country Officer-Asia EITI, Agus Cahyono Adi - Head of EITI Secretariat Indonesia (Kepala Pusdatin ESDM), Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini, Direktur SPPU Pertamina, Salyadi Saputra, VP Investor Relations, Juferson. V Mangempis, serta Tim ESG Pertamina. Dalam pertemuan itu, Emma Sri Martini mengungkapkan Pertamina ingin terus meningkatkan standar penerapan tata kelola perusahaan ke level internasional untuk meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan.

"Bergabungnya Pertamina menjadi EITI Supporting Company menegaskan komitmen kami untuk mewujudkan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Bergabungnya Pertamina pada EITI merupakan kebanggaan bagi perusahaan dan saya berharap dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya di Indonesia untuk menerapkan tata Kelola perusahaan yang baik," kata Emma.

Inisiatif Pertamina ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Indonesia sebagai negara yang telah mengimplementasikan standar EITI. Dikutip dari Kementerian ESDM, pelaksanaan kegiatan transparansi industri ekstraktif sudah berjalan lebih dari 10 tahun di Indonesia.

Diprakarsai pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia selanjutnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Sejak menjadi anggota EITI Internasional, Indonesia telah menerbitkan 9 laporan EITI.

Memenuhi Ekspektasi Standar EITI

Ada 9 Ekspektasi yang harus dipenuhi EITI Supporting Company yakni (i) menjadikan Prinsip & Standar EITI sebagai standar tata kelola, (ii) membuat pengungkapan keuangan yang komprehensif, (iii) mengungkapkan pajak dan pembayaran kepada pemerintah, (iv) mengungkapkan volume yang diterima dan pembayaran yang dilakukan ketika melakukan transaksi migas, (v) mengungkapkan laporan keuangan yang telah diaudit, (vi) mengungkapkan secara transparan terkait Beneficial Ownership, (vii) mempublikasikan kebijakan anti-korupsi perusahaan, (viii) mempublikasikan dukungan pemerintah seperti kontrak dan lisensi, dan (ix) mempublikasikan kebijakan perusahaan terkait keberagaman gender di lingkungan kerja.

Sebelum bergabung menjadi EITI Supporting Company, Pertamina group telah berkomimen memenuhi standar EITI di negara pelaksana EITI tempat mereka beroperasi. Di Indonesia, laporan EITI disampaikan melalui Pertamina Hulu Energi sebagaimana dikoordinasikan oleh Kementerian ESDM. Di Irak, Gabon dan Tanzania, pelaporan dilakukan pemerintah masing-masing negara.

Mark Robinson, Direktur Sekretariat EITI Internasional mengatakan bahwa melalui komitmennya untuk memenuhi ekspektasi perusahaan pendukung EITI, Pertamina memiliki kesempatan untuk belajar dari praktik terbaik internasional dan menjadi pemimpin industri untuk mengadvokasi prinsip-prinsip EITI secara internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

"Saya mengucapkan selamat bergabung kepada Pertamina sebagai EITI Supporting Company dan saya senang dengan upaya Pertamina selama ini dalam mendorong tata kelola yang baik di sektor minyak dan gas," ucapnya.