TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duel panas Tim Nasional Malaysia meladeni Timnas Indonesia dalam laga Piala AFF 2012 baru berlangsung Sabtu (1/12/2012), namun atmosfirnya sudah dirasakan ketika suporter tuan rumah melontarkan hinaan kepada Pasukan Garuda.

Bentuk provokasi suporter Malaysia ditunjukkan dengan memukul sejumlah suporter Indonesia yang datang menonton di Stadion Bukit Jalil, ditambah teriakan yel-yel bernada hinaan dengan kata-kata tak terpuji seperti terekam dalam video Youtube belum lama ini.

Ketua DPP Gerindra Edhie Prabowo ikuti mengomentari ulah tak elok yang dilakukan suporter Malaysia sebagai tuan rumah piala antarnegara Asia Tenggara dua tahun sekali itu. Ia mengaku geram atas rekaman seperti dalam rekaman YouTube itu.klik di sini

"Kita mendesak agar panitia AFF memberikan sanksi tegas terhadap Timnas Malaysia atas ulah supporter mereka yang tak beradab," ujar Edhie dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/11/2012), mengomentari aksi suporter Malaysia.

Edhie juga mendesak PSSI untuk mengajukan protes keras secara resmi kepada panitia AFF dan FIFA atas pelanggaran terhadap aturan penyelenggaraan kompetisi sepakbola internasional yang dilakukan Malaysia sebagai tuan rumah.

Dengan tindakannya, suporter Malaysia telah menujukkan sikap tak sportif. Jelas dalam aturan, FIFA telah melarang segala bentuk pelecehan rasial, agama, dan suku bangsa di setiap ajang kompetisi sepak bola internasional.

"Pemerintah Malaysia dan pengurus organisasi sepakbola Malaysia berkewajiban membina warga negaranya agar tidak melanggar ketentuan FIFA tersebut, yang sejatinya bertujuan untuk memelihara sikap saling menghargai antar negara," tegasnya.

Sebagai otoritas tertinggi sepakbola, FIFA harus melakukan penyelidikan komprehensif terhadap kasus ini dan menjatuhkan sanksi yang setimpal terhadap persatuan sepak bola Malaysia.

"Apabila hal ini tak dianggap serius AFF dan pemerintah Malaysia, PSSI perlu pertimbangkan untuk tak bermain dalam laga 1 Desember besok dan tak hadir dalam ajang AFF selanjutnya bila penyelenggaraannya tidak profesional," tandas anggota Komisi VI DPR RI ini.