Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Muncul Usulan Pilkada 2020 Ditunda, Begini Respon Ketua DPR RI

Muncul sejumlah usulan di tengah masyarakat untuk menunda perhelatan Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Covid-19.

Muncul Usulan Pilkada 2020 Ditunda, Begini Respon Ketua DPR RI
Tribunnews.com/Vincentius Jyestha
Puan Maharani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muncul sejumlah usulan di tengah masyarakat untuk menunda perhelatan Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Covid-19.

Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memahami kekhawatiran masyarakat akan terjadinya klaster baru yaitu klaster pilkada jika kontestasi politik itu tetap digelar pada 9 Desember mendatang.

"Kekhawatiran dari yang mengusulkan penundaan tentu saja saya juga memahami, jangan sampai terjadi klaster Pilkada pada masa pandemi Covid-19 ini," ujar Puan, kepada wartawan, Jumat (18/9/2020).

Puan menjelaskan pilkada tahun ini seharusnya dijadwalkan berlangsung pada 23 September, yang kemudian ditunda hingga 9 Desember atas usulan pemerintah.

Namun, perlu dipahami pula pilkada harus tetap dilakukan agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang dipercaya dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya.

Baca: Soal Pelanggar Protokol Kesehatan dalam Pilkada, Bawaslu: Revisi PKPU Paling Penting

Oleh karenanya agar pilkada mendatang sukses dan tak menimbulkan penyebaran Covid-19, Puan mengatakan sangat penting bagi semua pihak untuk menjaga kedisiplinan serta menerapkan protokol kesehatan.

"Yang harus kita jaga, mematuhi protokol Covid-19. Jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera mensosialisasikan aturan kampanye Pilkada Serentak 2020.

Menurutnya, sosialisasi harus dilakukan agar ada kesamaan paham antara penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat tentang tahapan dan tata cara kampanye di masa pandemi Covid-19.

"KPU dan Bawaslu untuk segera menyosialisasikan aturan-aturan secara detail, bisa dipahami petugas dan masyarakat. Harus diatur protokolnya, aturannya, kedisiplinannya," jelasnya.

Selain itu, Puan menegaskan kepatuhan akan protokol kesehatan harus menjadi perhatian semua pihak, baik dari penyelenggara Pilkada, pasangan calon kepala-wakil kepala daerah dan pendukungnya, hingga masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

"Ini harus jadi perhatian semua pihak, penyelenggara pemilu, yang berkontestasi, dan pendukung," tandas Puan.

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas