Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Kampanye Paslon Langgar Protokol Kesehatan Bisa Dihentikan dalam Rancangan Sanksi yang Dibuat KPU

Sandi mengatakan sebelum menegakkan aturan sanksi tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi, koordinasi, dan edukasi bagi masyarakat

Kampanye Paslon Langgar Protokol Kesehatan Bisa Dihentikan dalam Rancangan Sanksi yang Dibuat KPU
Tribunnews/Herudin
ilustrasi.Petugas Satpol PP membentangkan spanduk dan poster imbauan masyarakat untuk bersama melawan Covid-19 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020). Aksi imbauan kepada warga untuk disiplin kepatuhan protokol kesehatan dalam mencegah virus corona yang kian terus meningkat. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah merancang sejumlah opsi sanksi bagi pasangan calon peserta Pilkada 2020 yang melanggar ketentuan protokol kesehatan saat masa kampanye.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan sejumlah opsi yang masih dalam rancangan di antaranya berupa peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan kampanye.

Namun demikian, Sandi mengatakan sebelum menegakkan aturan sanksi tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi, koordinasi, dan edukasi bagi masyarakat.

Menurut Sandi hal itu penting agar Pilkada tidak berjalan represif melainkan partisipatif.

Selain itu pihaknya juga telah bersurat kepada KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk merangkaikan kegiatan pengundian nomor urut dengan penandatanganan pakta integritas termasuk terkait protokol kesehatan.

Baca: KPU Harap Revisi Terbatas UU 10/2016 Jadi Opsi Penegas Aturan Kampanye di Masa Pandemi Corona

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi virtual Perludem bertajuk Iklan Kampanye di Media Sosial, Perlukah Dilarang? pada Senin (21/9/2020).

"Tapi nanti kalau ada yang tetap melanggar, bisa saja peringatan tertulis, dihentikan kampanyenya, tentu kemudian nanti kami berkordinasi dengan Bawaslu. Kalau Bawaslu menyatakan melanggar, bisa saja berkordinasi dengan kepolisian untuk menghentikan," kata Sandi.

Selain itu, ia mengungkapkan pihaknya juga tengah mempertimbangkan opsi sanksi lain terkait penyelenggaraan kampanye.

Di antara opsi tersebut, kata Sandi, berupa pengurangan hak waktu kampanye.

"Sedang dipertimbangkan satu opsi pengurangan hak kampanye dari segi waktu. Misalnya dia melanggar jenis kampanye A, maka bisa jadi selama tiga hari kemudian dia tidak boleh melakukan jenis kampanye yang dilanggarnya itu. Jadi itu sifatnya administratif ya," kata Sandi.

Selain itu, Sandi juga menegaskan KPU tidak bisa mendiskualifikasi peserta Pilkada.

Menurutnya diskualifikasi adalah masalah yang sangat prinsip.

"Sedangkan ada pertanyaan, bisa atau tidak KPU mendiskualifikasi? Saya kira tidak. Karena diskualifikasi ini adalah masalah yang sangat prinsip, tentu KPU harus mendasarkannya pada undang-undang. Sementara upaya pengaturan adminsitratif itu memungkinkan dengan mempertimbangkan kewenangan yang ada dan situasi atau kebutuhan yang lebih luas," kata Sandi.

Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas