Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Tugaskan Satpol PP Tegakkan Aturan Protokol Kesehatan, Tito Larang Pakai Kekerasan: Jaga Nama Baik

Mendagri Tito Karnavian melarang adanya kerumunan massa pada penetapan pasangan calon hari ini, Rabu (23/9/2020).

Tugaskan Satpol PP Tegakkan Aturan Protokol Kesehatan, Tito Larang Pakai Kekerasan: Jaga Nama Baik
Dok Kemendagri
Mendagri Tito Karnavian 

Seperti undang-undang KUHP yang memiliki pasal-pasal tentang kerumunan masa yang dapat digunakan sebagai payung hukum penegakan protokol kesehatan.

Tito menambahkan, selain PKPU dan KUHP ada lagi payung hukum lainnya yaitu regulasi Peraturan Daerah (Perda).

Menurutnya, Perda ini justru akan sangat membantu penegakan hukum di daerah.

Dengan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satlinmas, TNI dan Polri agar bertindak sebagai ujung ombak untuk menegakan aturan tersebut.

Bakal paslon Kurnia Agustina Naser (kiri) dan Usman Sayogi saat akan mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Pilkada Kabupaten Bandung 2020, di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Jalan Sindang Wangi, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/9/2020). Kurnia Agustina Naser dan Usman Sayogi diusung oleh Partai Golkar dan Gerindra, serta dua partai politik non parlemen, PPP dan PBB. Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Bakal paslon Kurnia Agustina Naser (kiri) dan Usman Sayogi saat akan mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Pilkada Kabupaten Bandung 2020, di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Jalan Sindang Wangi, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/9/2020). Kurnia Agustina Naser dan Usman Sayogi diusung oleh Partai Golkar dan Gerindra, serta dua partai politik non parlemen, PPP dan PBB. Tribun Jabar/Gani Kurniawan (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Baca: Ini Alasan KPU Tak Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah yang Melanggar Protokol Kesehatan

"Ada beberapa daerah yang sudah memiliki Perda, ini lebih kuat. Tetapi ada juga yang sudah memiliki Perkada."

"Entah Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, atau Peraturan Bupati."

"Saya kira semua daerah yang melaksanakan Pilkada dari hasil pengecekan saya semuanya sudah memiliki peraturan itu peraturan daerah atau Perkada," terang Tito dikutip dari laman resmi Kemendagri.go.id.

Mendagri yakin penegakan tidak cukup hanya dengan kegiatan responsif, maka perlu dilakukan langkah-langkah proaktif lainnya.

Misalnya, mendekati atau memberitahu partai politik dan bakal pasangan calon untuk mematuhi seluruh aturan protokol kesehatan Covid-19.

GENCAR PERANGI COVID-19 - Aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub makin gencar melakukan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan seperti terlihat di kawasan Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2020). Upaya ini mulai menuai hasil, ini terlihat dari makin menurunnya jumlah warga yang melanggar aturan ini. WARTA KOTA/NUR ICHSAN
GENCAR PERANGI COVID-19 - Aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub makin gencar melakukan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan seperti terlihat di kawasan Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2020). Upaya ini mulai menuai hasil, ini terlihat dari makin menurunnya jumlah warga yang melanggar aturan ini.  (WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

Baca: Mendagri Minta KPU Wajibkan Pasangan Calon Kepala Daerah Bagikan Alat Peraga Cegah Covid-19

"Ini sebagian sekiranya sudah hampir semua melakukan bahkan ada deklarasi bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon," ungkapnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas