TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia belum membahas status Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai Ketua MUI.

Belum dibahasnya status Ma'ruf karena banyak pengurus MUI yang menunaikan ibadah Haji.

"Belum dibahas mas. Ini kebetulan banayk pengurus yang berangkat haji. Jadi kami belum bisa menyelenggarakan rapat untuk itu," ujar Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (16/8/2018).

Meskipun demikian, Zainud memastikan bahawa status Ma'ruf Amin akan dibahas oleh MUI.

Pembahasan akan dilakukan sebagai konsekuensi Ma'ruf yang menjadi Calon Wakil Presiden.

Untuk mekanismenya pembahasan sendiri menurut Zainud pihaknya akan terlebih dahulu melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MUI.

"Iya, kita akan melihat kembali aturan yang ada di dalam PDPRT. Pedoman dasar dan pedoman rumah tangga," katanya.

Sebelumnya Alumni 212 meminta Ma'ruf Amin mundur sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, Ma'ruf Amin sudah terjun ke politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

"Kalau memang sudah mencalonkan diri, kami minta (Ma'ruf Amin) mundur dari MUI," ujar Novel Bamukmin saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (12/8/2018).

Novel Bamukmin berharap MUI sebagai lembaga tetap menjaga prinsip istiqlaliyah atau independensi.

"Biar MUI dijabat sama ulama yang istiqomah, ulama yang tidak berpolitik, agar MUI netral bisa mengedepankan umat," kata Novel Bamukmin.

Sebab, Novel Bamukmin mengkhawatirkan MUI akan mengeluarkan fatwa untuk kepentingan politik praktis.

"Mengeluarkan fatwa dengan kepentingan politik penguasa," ucap Novel Bamukmin.