TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyindir adanya isu mahar politik senilai Rp 1 triliun untuk menjadi seorang bakal calon wakil presiden.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengkritik isu soal mahar politik yang berhembus saat jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

"Buat kita yang lebih para kan' terkait dengan adanya mahar dalam calon wakil presiden," ujar Hasto di kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).

Menurut Hasto, mahar politik merupakan kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia.

Baca: Daftar Harta Kekayaan Sandiaga Uno

Bahkan, ia menyebut sebagai 'cacat' demokrasi.

"Ketika untuk menjadi cawapres harus keluarkan dana Rp 1 triliun. Itu merupakan kemunduran demokrasi bahkan saya bilang itu cacatnya demokrasi kita," kata Hasto.

Hasto memaknai mahar politik sebagai pengkerdilan suara masyarakat.

Hal itu, baginya tidak diperkenankan di negara yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan.

"Jangan jual suara rakyat hanya untuk menjadi sebuah posisi strategis, posisi Presiden, Wapres, Menteri, Kapolri, Panglima TNI. Semua harus bebas politik uang," ucap Hasto.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menuding Sandiaga Uno memberikan uang Rp 500 miliar kepada Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional agar bisa menjadi cawapres Prabowo.

Tudingan Arief dibantah politikus Gerindra dan PAN. Yakni dari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyatakan tudingan dari Arief tidak perlu dibahas. Sandiaga Uno juga menepis tudingan tersebut.