TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Waketum Gerindra Ferry Juliantono menilai penggunaan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) lazim digunakan di beberapa negara lain.

Ferry menyoroti penggunaan politik identitas pada proses pemilihan di Indonesia.

Menurutnya tema politik identitas baru menjadi pembahasan di tanah air, padahal di luar negeri isu ini kerap dimainkan oleh beberapa kandidat.

"Penggunaan isu SARA wajar dan lazim digunakan oleh kandidat dalam pemilihan di negara lain," ujar Ferry dalam diskusi di kantor CSIS, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018).

Ferry mencontohkan, politik identitas atau isu SARA digunakan dalam Pemilu di Amerika Serikat, oleh Donald Trump. Saat itu Donald Trump menggunakan isu imigran untuk memenangkan pemilu.

"Politik identitas adalah Amerika bagaimana Donald Trump menggunakan isu imigran adalah turunan dari isu SARA dan kemudian melahirkan kebijakan kepala negara," ungkap Ferry.

Menurut Ferry, yang tidak perkenankan adalah penggunaan kekerasan verbal atau fisik yang mengatasnamakan SARA. Namun menurutnya isu SARA lazim digunakan dalam sebuah pemilihan.

"Yang kita semua sebagai anak bangsa tidak setuju penggunaan kekerasan verbal atau fisik atas nama SARA. Itu kita gak setuju," tegas Ferry.

Partai Gerindra, menurut Ferry, saat Pilkada DKI Jakarta mendukung pasangan pemenang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Saat itu menurut, Ferry pihaknya juga tidak mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful karena dasar politik identitas melainkan isu lain seperti masalah ekonomi.

"Puncaknya adalah bahwa pak Basuki Tjahaja Purnama masuk ke ranah wilayah agama orang lain dengan lepas pro kontranya, tapi penggunaan surat Al-Maidah yang digunakan oleh seorang kepala daerah itu masuk ranah agama orang lain. Di situ isu primordial soal agama muncul dan kemudian menimbulkan protes gelombang demonstrasi diantaranya, 212, 411," kata Ferry.

Ferry menegaskan bahwa Partai Gerindra ingin meluruskan agar bangsa tidak terjebak dengan pemikiran sempit tentang isu SARA dan politik identitas.

Dirinya meyakinkan bahwa Gerindra tidak terjebak tentang politik identitas, mengingat Prabowo Subianto tidak memilih cawapresnya bukan dari golongan yang berasal dari kalangan religius.