Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKS, Abu Bakar Al Habsy ikut berkomentar terkait masuknya sejumlah menteri kabinet kerja kedalam Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo ( Jokowi)- Ma'ruf Amin.

Menurutnya. rakyat yang akan menilai apakah seorang menteri etis masuk dalam tim pemenangan atau sebaliknya.

Baca: Pengamat LIPI: Sri Mulyani Itu Sosok Profesional, Jadi Tak Kaget Tolak Jadi Timses

"Nanti rakyat yang akan menilai, mana yang lebih banyak menggunakan fasilitas negara dan mana yang tidak. nanti rakyat yang akan menilai," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/8/2018).

Menurutnya, harus ada aturan tegas soal keterlibatan menteri dalam pemenangan presiden dan wakil presiden. Undang undang Pemilu harus lebih tegas lagi terutama menyangkut Calon petahana.

"Sekarang kan kita eah strict dalam Pileg, melelahkan, sarat-sarat dan lain sebagainya. mungkin ini jadi pembelajaran agar selanjutnya memberikan perubahan UU pemilu lebih baik lagi," katanya.

Abu Bakar mengatakan, saat ini Undang-undang Pemilu cenderung menguntungkan petahana. Meskipun demikian pihaknya siap menghadapi petahana untuk bertanding dalam Pemilu Presiden 2019.

Baca: Presiden Mahmoud Abbas Minta Jokowi Agar Terus Bantu Perjuangan Palestina

"Marilah kita berlomba secara profesional dan menyenangkan hati rakyat , dan buat pesta ini adalah pesta yang benar benar adalah siap membangun masyrakat untuk perubahan yang lebih baik," katanya.

Sebelumnya poros Jokowi-Ma'ruf telah menyerahkan struktur tim pemenangannya kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU) pada Senin kemarin, (20/8/2018). Dari 150 orang yang masuk dalam TKN Jokowi beberapa diantaranya merupakan menteri atau pejabata setingkat menteri. Diantaranya yakni Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Pramono Anung, dan Moeldoko.