TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bersedia masuk di jajaran anggota dewan pengarah tim kampanye nasional bakal pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Namun Jusuf Kalla memastikan dirinya tidak akan turun menjadi juru kampanye pasangan tersebut sehingga kinerja sebagai wapres tak terganggu.

"Jadi dewan pengarah saja boleh-boleh saja. Kalau jurkam atau pengurus kemana-mana itu tidak boleh," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Jusuf Kalla sebelumnya sudah menyatakan penolakannya saat diminta menjadi ketua tim kampanye nasional. Namun ia tak menolak saat diminta menjadi dewan pengarah. Nama Kalla sudah masuk kedalam susunan timses Jokowi-Ma'ruf yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Kalla mengatakan, sebagai anggota dewan pengarah, ia hanya bertugas memberikan arahan kepada tim.

Ia memperkirakan, rapat dewan pengarah hanya akan berlangsung sekali dalam satu bulan. "Pengarah tentu memberikan arahan sehari sebulan. Kerja itu hanya rapat saja. Tidak operasional," kata dia. 

Baca: Tumbuh 6,3 Persen, Penjualan Mobil di 7 Bulan Pertama Tahun Ini 661.215 Unit

Kalla meminta agar para menteri dan pejabat yang masuk dalam susunan kepengurusan Jokowi-Ma'ruf bisa melakukan metode serupa.

Menurut dia, para menteri boleh saja masuk kedalam kepengurusan, namun tidak ikut menjadi juru kampanye yang akan menyita waktu. Para menteri yang masuk ke dalam timses Jokowi yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Juru Bicara Presiden Johan Budi. "Ya kalau jadi jurkam pasti tidak boleh," kata dia.

Reporter: Ihsanuddin

Artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul: JK Pastikan Tidak Jadi Juru Kampanye Jokowi-Ma'ruf