TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maraknya gerakan yang meminta Jokowi diganti pada 2019, Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya mengaku geram.

"Jokowi salah sedikit dijelekin terus, dihina terus, dikritik terus. Dulu waktu saya kuliah kalau jelekkan Presiden, satu kalimat saja kita dihukum. Sekarang bilang ganti presiden, kenapa enggak dihukum?" kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Baca: Lenis Kogoya: Saya Kepala Suku di Papua, Saudara Natalius Stop Fitnah Presiden!

"Biarkan pilpres berjalan tertib. Jangan kritik, jangan buat gerakan untuk ganti Presiden. Saya minta TNI-Polri, jangan pakai istilah ganti Presiden. Ganti bahasa lain," tambah dia.

Lenis berharap kontestasi Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa berlangsung dengan damai dan sportif. Bukan dengan saling menjelekkan satu sama lain.

"Jangan ganggu Jokowi. Saya bicara keras. Saya kepala suku, mewakili rakyat Papua, Jangan kritik Jokowi. Stop semua bicara. Legislatif, eksekutif, partai. Kita buktikan di lapangan, 2019, pas pemilihan," kata dia.

Lenis juga meminta Presiden Jokowi tidak disalahkan atas pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua. Sebab, menurut dia bukan tugas Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu.

Baca: Prajurit TNI Bersama Warga Bersihkan Puing-Puing Rumah di Lombok

Ia menilai pembubuhan di luar hukum yang masih kerap terjadi di tanah Papua merupakan tugas kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta Komnas HAM.

"Komnas HAM jangan sekali-kali kritik Jokowi. Ingat. Saya amati terus akhir-akhir ini. Saya keras bicara," kata dia dengan nada tinggi.

Penulis : Ihsanuddin

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Stafsus Jokowi: Jangan Buat Gerakan untuk Ganti Presiden