Dianggap Main di Dua Kubu, Pengamat : Demokrat Setengah Hati Dukung Prabowo-Sandi
"Ini imbas dari kekecewaan Demokrat pada Prabowo karena tidak memilih AHY sebagai cawapresnya," katanya
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat dianggap setengah hati dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 mendatang, usai sejumlah kadernya menyatakan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan ini adalah salah satu wujud kekecewaan partai itu atas tidak dipilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Prabowo.
Baca: Agus Hermanto: Pengurus Demokrat di Papua Mayoritas Dukung Jokowi-Kiai Maruf
"Ini imbas dari kekecewaan Demokrat pada Prabowo karena tidak memilih AHY sebagai cawapresnya. Akhirnya Demokrat setengah hati dan setengah badan mendukung Prabowo-Sandi," ujar Ujang ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (10/9/2018).
Di sisi lain, ia menilai Demokrat memang tengah menghadapi suatu dilema. Lantaran para kadernya yang terang-terangan mendukung Jokowi.
Bila mereka yang mendukung Jokowi diberi sanksi, Ujang menyebut bisa saja partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu justru pecah. Bahkan, bisa ditinggalkan para kadernya.
Oleh karena itu, kata dia, Demokrat lebih fokus memenangkan sejumlah kader di Pileg dan memberi dispensasi bagi para kader yang mendukung Jokowi.
"Ujung-ujungnya kader-kader Demokrat itu akan berjuang memenangkan Demokrat di Pileg. Dan setengah hati di Pilpres," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Ujang juga menyebut langkah ini sebagai persiapan Demokrat dalam mengamankan posisi AHY di Pilpres periode 2024-2028.
"Tentu dengan mengamankan suara di daerah, perolehan suara Demokrat akan naik. Dan sudah pasti itu untuk memastikan dan mengamankan AHY untuk bergelora dan berjaya di Pilpres berikutnya," pungkasnya.
Baca: Unjuk Rasa ke Rektorat Berujung Skorsing, Mahasiswa ISTN Mengadu ke Komnas HAM
Sebelumnya diberitakan, sejumlah kader Demokrat diberikan dispensasi atas pilihannya mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019. Salah satunya kepada Gubernur Papua Lukas Enembe. Demokrat menegaskan memiliki alasan mengapa tak memberikan sanksi bagi para kader tersebut.
"Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.