TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan #2019GantiPresiden telah mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Opini masyarakat terbelah sehingga ada yang menolak tapi banyak juga yang mendukungnya.

Banyak pihak yang menilai gerakan ganti presiden dinilai konsitusional karena dijamin Undang-Undang. Pasalnya, gerakan tersebut sebagai wujud implementasi kemerdekaan menyatakan pendapat untuk menyuarakan sikap keprihatinan.

Ketua Presidium Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) Haris Pertama merasa prihatin melihat sejumlah politisi yang memperlihatkan antidemokrasi karena menentang gerakan #2019GantiPresiden.

“Sudah berulang kali saya menyaksikan ulah norak dan pertunjukan antidemokrasi yang disampaikan Ali Mochtar Ngabalin di beberapa stasiun televisi akhir-akhir ini. Saya tidak habis pikir kok dia merasa paling paham dan merasa pakar mereproduksi tafsir terkait tagar 2019 ganti presiden itu,”ujar Haris, Senin (10/9/2018).

Baca: Sejumlah Spanduk #2019 Ganti Presiden Terlihat di PALI

Ketua Umum Garda NKRI ini mengatakan, hal itu sungguh tidak etis dan merusak adab politik Presiden Jokowi yang selama ini penuh kesederhanaan dan kesantunan.

Gerakan #2019GantiPresiden itu kata dia bukanlah gerakan makar, bukan gerakan penggulingan kekuasaan dengan mengorganisir massa menggunakan senjata untuk mengambil alih kekuasaan.

“Itu hanya ide narasi politik biasa dari sekelompok kecil masyarakat yang punya tesa perubahan pada aktor utama di Negara ini, maka tidak perlu dipersekusi apalagi dilabeli sebagai gerakan makar, ataupun mengeluarkan pernyataan hatespeech pada kelompok itu. Cukup disikapi biasa saja, jangan justru paranoid sehingga bersikap anti demokrasi,”ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa Ali Mochtar Ngabalin di Pilpres 2014 dulu adalah pendukung utama Prabowo Subianto, semua kampanye dan pernyataan dukungan beliau tersebar banyak di berbagai media bahkan ada videonya di Youtube.

“Saya ingatkan 2014 Pak Jokowi memenangkan suara rakyat dengan kesantunan dan kesederhanaan, kesungguhan beliau yang dibarengi dengan kerja ikhlas tanpa menebar kebencian adalah kunci dukungan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Haris yang juga pengurus DPP KNPI ini juga meminta kepada semua aktivis yang tergabung sebagai relawan Jokowi-Ma’ruf untuk tetap menggunakan nalar dan tidak bersikap anti demokrasi.

“Saya sebagai salah satu relawan pendukung Pak Jokowi dari tahun 2014, menghimbau agar sikap-sikap anti demokrasi yang ditunjukan oleh aktivis jalanan mohon jangan dipamerkan lagi. Sebagai aktivis saya malu ketika duduk dikursi kekuasaan lupa diri, dan justru bersikap anti demokrasi dengan ikut-ikutan mencari justifikasi bahwa 2019 ganti presiden itu adalah makar,”bebernya.

Haris yakin Jokowi akan memenangkan Pilpres 2019 dengan simpati rakyat, bukan dengan menyikapi perbedaan ide dengan menafsir dan seenaknya menuduh kelompok yang berbeda dengan kata makar.

“Hari ini dengan alasan apapun yang tidak mendukung Jokowi, tidak perlu juga dipersekusi cukup dicounter dengan kampanye atau dengan content issu yang mendidik dan cerdas bukan malah nyolot yang tak berbobot,”sindirnya.

“Atas nama demokrasi dan bagian dari pendukung Pak Jokowi 2014, saya meminta Pak Jokowi dan seluruh relawan serta tim kampanye nasional untuk tidak lagi melibatkan orang-orang yang bersikap anti demokrasi, dan mereproduksi kata-kata negatif dalam menyikapi perbedaan yang ada,” tutup alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.