TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai wajar dukungan Partai Demokrat kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Hal itu terlihat beberapa kader terbaiknya hengkang dari Partai Demokrat menjadi pendukung pasangan petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Pun berbaliknya dukungan sejumlah DPD Demokrat ke Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Wajar saja kalau dukungan Demokrat ke Prabowo setengah hati. Dalam politik kan gak ada yang gratis," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Kamis (20/9/2018).

Terakhir mundur adalah mantan Gubernur NTB Tuanku Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, mengundurkan diri dari partai.

Karena dia melihat, tidak ada keuntungan yang diperoleh Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bila Prabowo menang atas Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Apalagi, menurut dia, ada warna kekecewaan juga ketika Prabowo tidak memberikan karpet merah bagi putera sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres.

Selain juga Partai Demokrat tidak memperoleh "efek ekor jas" (coat-tail effect) ketika Prabowo berpasangan dengan Sadiaga Uno.

Untuk itu Partai Demokrat akan lebih memilih berjuang di Pileg untuk memenuhi syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen untuk pemilu 2019. Sehingga mimpi mengulang sukses 2009 pada 2024 akan tetap terjaga.

"Apa yang Demokrat dapatkan bila Prabowo menang? Semula, diharapkan bahwa berkoalisi dengan prabowo akan jadikan karpet merah bagi AHY Tapi kalau hanya jadi pendukung, lain lagi critanya," katanya.

Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, bersyukur atas mundurnya Wagub NTB dari Demokrat mengikuti langkah saudaranya TGB.

"Kami juga mensyukuri keluarnya orang-orang ini keluar dari Demokrat," ujar Ferdinand kepada Tribunnews.com, Rabu (19/9/2018).

Apalagi tekait TGB, menurut dia, Demokrat bersyukur tidak menanggung beban politik atas dugaan perkara korupsi kasus penjualan saham PT Newmont.

"TGB keluar, sehingga kami Demokrat tidak perlu menanggung beban politik atas dugaan perkaraan korupsi yang diduga dilakukan TGB atas kasus penjualan saham Newmont," ucapnya.

Kalau saja tadinya kakak beradik ini tidak keluar dari partai Demokrat, menurut dia, tentu beban politik akan lebih berat ditanggung partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pemilu 2019.

"Kalau saja tadinya mereka tidak keluar, maka tentu bebam politik akan lebih berat kami tanggung," ujarnya.

Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah menyatakan dukungannya kepada pasangan capres Joko Widodo dan cawapres Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019.

Rohmi yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Demokrat NTB, mengaku telah keluar dari partai berlambang ‎bintang Mercy tersebut, mengikuti langkah adiknya Tuan Guru Bajang Zainul Madji.

"‎Saya sudah mundur dari Demokrat, tidak lama setelah TGB mundur," ujar Rohmi usai dirinya dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Rohmi tidak menjelaskan secara rinci alasan dirinya keluar dari Demokrat. Dirinya hanya menyampaikan bahwa keputusan itu mengikuti TGB yang telah mendukung Jokowi dua periode dan akhirnya keluar dari partai politik.

‎"Saya ikuti TGB, ada hal-hal yang memang kita pikir harus (mundur)," ucapnya.

Dengan memberikan dukungan ke Jokowi, Rohmi yang kini tidak memiliki partai politik terbuka jika nantinya ditunjuk oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) sebagai tim sukses di wilayah NTB saat Pilpres 2019‎.

"Bersedia (jadi timses), kenapa tidak selama itu baik," kata Rohmi.

Sementara terkait hubungannya dengan Gubernur NTB Zulkieflimasyah‎, yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKN).

Rohmi mengaku, persoalan pilihan politik tidak akan mengganggu hubungan keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan di NTB.

"Sangat baik, karena sebelum menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur, saya sudah kenal baik, seperti TGB juga sudah kenal baik," kata Rohmi.(*)