Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyayangkan adanya provokasi terhadap Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada saat karnaval kampanye damai di Monas, Senayan, Jakarta, Minggu, (24/9/2018).

Baca: Bus yang Ditumpangi Suporter Dirusak Kawanan Pemuda saat Melintasi Depok

Ia mengatakan SBY merupakan Presiden ke 6 RI, dan Zulkifli Hasan merupakan Ketua MPR RI yang harus dihormati.

"Sangat kita sayangkan bagaimanapun juga pak SBY adalah presiden ke 6 dan bang Zul ketua MPR RI, seharusnya kejadian tersebut tidak menimpa beliau," ujar Andre, Senin, (2/9/2018).

Seharusnya menurut Andre pasangan Jokowi-Ma'ruf dan tim pemenangannya dapat menindak para relawannya tersebut. Apalagi berdasarkan aturan KPU, pada saat deklarasi kampanye damai dilarang membawa atribut partai dan alat peraga kampanye di luar yang disediakan oleh KPU.

"Itu kan kampanye damai, seharusnya kubu pak Jokowi-Ma'ruf menertibkan relawan seperti itu," katanya.

Selain itu ia juga meminta KPU bersikap tegas dan adil terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan. Sehingga kejadian serupa tidak terulang dan kampanye damai tidak hanya sebatas seremonial belaka.

Selama ini menurutnya terdapat informasi simpang siur terhadap pasangan calon dari KPU yang mengindikasikan adanya perlakuan yang berbeda. Pertama mulai dari keterlibatan relawan dan penggunaan baju adat.

"Kita jam 10 malam, kubu pak Prabowo diberi info bahwa pihak Prabowo-Sandi tidak jadi karnaval. Terus relawan tidak usah hadir, namun jam 12 malam dikabarkan jadi. Terus pagi pagi kita diinfokan tidak gunakan pakaian adat. Namun, pak Prabowo ngotot gunakan pakaian adat. Ternyata Jokowi gunakan pakaian adat. Jadi terlihat ada indikasi perlakuan berbeda dari KPU yang kita sayangkan," katanya.

Menurut Andre, kejadian provokasi terhadap SBY dan Zulkifli harus menjadi pembelajaran bagi KPU. Menurutnya berlangsungnya Kamapanye damai bukan berdasarkan seberapa banyak yang menandatangani deklarasi damai, namun bagaimana penyelenggara KPU bersikap jujur dan adil.

"Ini pelajaran betul disaat baru mulai kampanye, KPU harus tegas dan tidak bermain api. Jangan sampai cita cita kita pemilu yang bermartabat, gagal kita dapatkan karena KPU tidak bertindak tegas dan adil," pungkasnya.