Yenny Wahid: Isu Khilafah dan PKI dalam Pilpres Tidak Berdasar
Menurut Yenny, penggunaan isu ini akan menciptakan sekat-sekat di masyarakat yang dapat meningkatkan intoleransi.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Wahid Institute, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid), meminta kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk tidak menggunakan isu SARA dalam Pilpres 2019.
Menurut Yenny, penggunaan isu ini akan menciptakan sekat-sekat di masyarakat yang dapat meningkatkan intoleransi.
Baca: Gara-gara VW, Porsche Stop Produksi Mobil Diesel
Baca: Unggah Foto Lawas, Mona Ratuliu Ketika Remaja Dinilai Mirip Nike Ardila
"Kalau sudah intoleransi meningkat potensi konflik sesama warga bangsa juga akan meningkat. Nah ini yang harus dicegah," tegas Yenny di Hotel Sari Pan Pacific, Jln Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).
Yenny menyoroti dua isu berbau SARA yang dialamatkan kepada dua kandidat, yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Prabowo disebut mendukung pendirian sistem khilafah, sementara Jokowi mendapatkan fitnah terlibat dengan PKI.
Menurut Yenny, isu yang menyerang dua capres tersebut tidak berdasar. Dirinya meminta kepada masing-masing pendukung untuk tidak menggunakan isu tersebut.
"Yang sini disebut mendukung khilafah, yang sini disebut bagian dari PKI. Keduanya tidak berdasar, jadi saya berharap betul bahwa masyarakat tidak menyebarkan hoaks, tidak menyebarkan fitnah-fitnah," ujar Yenny.
Menurut Yenny, sebaiknya kedua pendukung dan timses fokus untuk mempromosikan kinerja atau program yang bakal diusung oleh kandidat masing-masing.
Yenny mewanti-wanti penggunaan isu berbau SARA, sangat berbahaya karena dapat menyebabkan perpecahan bangsa seperti di banyak negara lain.