TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang pemilihan presiden mantan narapidana tindak terorisme masih memiliki dua sikap. Ada yang akan ikut pemilu, namun tidak sedikit yang tidak akan mengikuti pemilihan.

Bahkan, masih menganggap sistem demokrasi yang hari ini dibangun, sebagai suatu thogut buatan kaum kafir.

Hal itu diungkapkan oleh mantan teroris Poso, Iqbal Khusaini kepada Tribun di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2018).

Iqbal Khusaini mengatakan, dua pemahaman ini masih terlibat begitu nyata, meski para mantan narapidana teroris sudah mendapatkan program deradikalisasi.

"Masih ada dualisme pemahaman mengenai pemilu saat ini. Mereka yang sudah sangat terpapar, masih menganggap Pilpres itu sistem kufur dan bukan berasal dari Islam," jelasnya.

Mantan anggota pelatihan teroris Filipina itu melanjutkan, mantan narapidana terorisme tidak dapat begitu saja menerima sistem demokrasi di Indonesia.

Terlebih, mereka sudah terpapar konsep radikalisme yang terdoktrin sejak belasan tahun lalu.

Sementara mereka yang akan memilih, menilai sudah saatnya Indonesia dipimpin oleh seorang kepala negara yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan mereka berdasar pada pemahaman yang dianut.

"Kalau jumlahnya berapa banyak yang mau milih, berapa banyak yang enggak mau, ya beda tipis lah," ungkapnya.

Baca: Adang Ali Sempat Pingsan Didorong-dorong Pelaku Pengeroyokan saat Hendak Menolong Haringga

Menjadi perhatian aparatur negara, mereka yang masih menganggap sistem demokrasi kali ini merupakan sistem kafir, bukan tidak mungkin akan melakukan tindak pidana terorisme.

Apalagi, belum ada yang bisa menjamin mereka tidak akan melakukan aksi selama masa kampanye.

"Kalau saya bilang, tidak ada, saya yang salah. Jadi, saya bilang kemungkinan akan ada tindakan. Ini harus diwaspadai oleh aparat pemerintah," tegasnya.

"Kondisi politik sangat mempengaruhi tindakan terorisme," kata dia meminta untuk digarisbawahi.

Koordinator Rumah Daulat Bangsa, Soffa Ihsan mengungkapkan kekhawatirannya apabila masih ada tindakan terorisme yang akan terjadi selama masa kampanye pilpres.

"Ya sangat khawatir. Soalnya ini kan kita sedang bergerak untuk pendekatan kepada mereka untuk bisa kembali memiliki pemahaman yang tidak radikal," ujarnya.

Lembaga yang bergerak di bidang kajian mantan narapidana teroris itu, juga berharap tidak ada aktor atau calon pelaku yang membuat kondisi di Indonesia tidak aman. (amriyono)