Sekjen Gerindra: Menteri Sebaiknya Tidak Masuk Timses
Supaya yang bersangkutan berkonsentrasi kepada tugas yang dibebankan oleh presiden
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Johnson Simanjuntak
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/muhammad-ghifari-fachreziansyah-saat-merilis-situs-gagasankitaid.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ahmad-muzani-nih4_20180914_150305.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menilai bahwa menteri sebaiknya tidak masuk tim pemenangan pasangan calon dalam Pemilu Presiden 2019. Karena menteri memiliki tugas negara sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.
"Supaya yang bersangkutan berkonsentrasi kepada tugas yang dibebankan oleh presiden di dalam menjalankan tugasnya membantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Jumat, (28/9/2018).
Sementera menurut Muzani, pemilu presiden merupakan urusan politik. Bila masuk ke dalam Timses maka Menteri akan memiliki tugas politik yang akan membebaninya.
"Mestinya seorang menteri itu terbebas dari urusan-urusan politik termasuk kepala daerah. supaya yang bersangkutan berkonsentrasi kepada tugas yang dibebankan oleh presiden di dalam menjalankan tugasnya membantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan," katanya.
Menurut Muzani masuk tidaknya menteri ke dalam tim pemenangan merupakan soal etika. Karena tidak ada aturan yang melarang seorang menteri masuk tim pemenangan.
Oleh karena itu menurut Muzani pihaknya melarang kepala daerah yang diusung oleh partai koalisinya masuk ke dalam tim pemenangan.
"Waktu kami rapat internal Gerindra kami larang ketuar DPD, ketua DPC kami katakan tidak boleh? dia harus memberi pelayanan kepada masyarakat yang dipimpinnya untuk memastikan pembangunan berjalan. biar Pilpres urusan partai koalisi dan anda tidak perlu terlibat. pak Anies kita bebaskan," katanya.
Selain itu kebijakan melarang kepala daerah menjadi tim pemenangan atau juru kampanye, berkaca pada kasus Sandiaga Uno. Sandi saat masih menjabat sebagai wagub DKI mengkampanyekan Sudirman Said di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut membuat Sandi harus cuti.
"Pak sandi kan sempet cuti kan. karena pengalaman itu, engga boleh dalam Pilpres, karena kami tahu akan makan waktu tenaga makan pikiran dan mungkin biaya bagi yang bersangkutan, jadi bias nanti tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya," katanya.
