TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengklarifikasi pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai 'Indonesia Bubar pada 2030'.

Menurut Hashim, yang dimaksud pernyataan kakaknya tersebut yakni Indonesia 'bisa' bubar, bukan Indonesia 'bakal' bubar.

"Prabowo tidak pernah bilang bakal bubar tapi bisa bubar. Tapi pihak lawan plintir," ujar Hashim saat berkunjung ke redaksi Tribunnews, di Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis, (18/10/2018).

Hashim mengatakan pernyataan Prabowo mengenai Indonesia bisa bubar tersebut berpegang pada sejumlah literatur dan studi kasus negara lain.

Selain buku Ghots Fleet karya Allen Friedman, pernyataan Prabowo tersebut merujuk pada studi kasus negara Uni Soviet dan Yugsolavia. Soviet negara yang memiliki 300 juta penduduk serta kekuatan militer yang mumpuni bisa pecah menjadi 15 negara. Sedangkan Yugoslavia bisa pecah menjadi 7 negara.

"Kedua negara tersebut pecah karena masalah ekonomi dan kebudayaan," katanya.

Baca: Kenapa Pilihan Cawapres Tertuju pada Sandiaga Uno? Ini Jawaban Adik Prabowo

Oleh karena itu kata Hashim, Prabowo memberi perhatian khusus pada masalah keadilan sosial di Indonesia. Prabowo berpandangan bahwa bila masalah keadilan sosial tidak teratasi maka akan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.

Ia menambahkan bila disparitas atau kesenjangan sosial semakin tinggi maka persatuan dan kesatuan bisa pudar. Itulah mengapa menurut Hashim Prabowo sempat menyinggung Indonesia bisa Bubar pada 2030.

"Prabowo mengatakan bila kondisi-kondisi tertentu tidak diperbaiki maka Indonesia bisa bubar seperti Soviet dan lainnya," kata Hashim.

Pandanga Prabowo tersebut menurut Hashim pernah terbukti. Pada saat masih menjadi perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel Angkatan Darat tahun 1989, Prabowo pernah menuliskan catatan singkat (memo) kepada atasannya mengenai Timor-Timur yang kini bernama Timor Leste yang saat itu dalam kondisi gawat.

Menurut Prabowo bila masalah tersebut tidak diselesaikan maka bendera merah putih bisa diturunkan.

"Ternyata 9 tahun kemudian apa yang diramalkan Prabowo terjadi. Ini sejarah yang sangat penting. Oleh karena itu harus ada perbaikan kondisi di Indonesia," pungkasnya.