TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah menyampaikan visi-misi kepada KPU RI sebagai salah satu syarat peserta pemilihan presiden (pilpres) 2019. 

Setidaknya terdapat 36 program aksi bidang ekonomi Prabowo-Sandi. Salah satu diantaranya di program nomor 29, yaitu "mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN atau swasta. 

Namun, Ketua Fraksi Hanura, Inas N Zubir, menilai, rencana tersebut, khususnya mendirikan kilang minyak bumi, kurang tepat.

Sebab, kata dia,  pemerintah sedang mempersiapkan kilang minyak, bahkan Pertamina juga sudah mempunyai kilang minyak lama yang sedang direvitilisasi.

Baca: Harga CPO Ambles, Menteri Darmin Putuskan Hapus Pungutan Hasil Ekspor

Menurut Inas, dalam keterangan tertulisnya, program pembangunan kilang Pertamina itu adalah program Grass Root Refinery (GRR) di Tuban dan Bontang, yakni program kilang yang dibangun seluruhnya baru dan 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yakni proyek pengembangan di kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu juga mengkritik rencana Prabowo bahwa pembangunan jaringan transmisi/distribusi gas yang diserahkan kepada BUMN dan Swasta seperti dalam visi misi-nya.

"Yang menjadi salah satu penyebab mahalnya harga gas alam yang membebani masyarakat pada saat ini, tetapi mengapa justru dijadikan program aksi dalam visi misinya," kata dia. 

Seperti diketahui, dalam visi-misi Prabowo-Sandi, ketahanan energi memang tercantum dan dirumuskan ke dalam salah satu program aksi.

Pasangan nomor urut 02 itu menjanjikan pendirian kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik BUMN maupun Swasta.