Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak melakukan kriminalisasi ulama sejak menjabat presiden hingga saat ini.

"Sering akhir-akhir ini larinya (isu) ke sini, kriminalisasi ulama, bagaimana mungkin?," ujar Jokowi saat bersilahturahmi dengan relawan Bravo-5 di Putri Duyung Cottage dan Convention Hall, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin (10/12/2018), malam.

Isu tersebut, kata Jokowi, telah terbantahkan dengan calon wakil presiden yang mendampinginya dalam pilpres 2019 berasal dari kalangan ulama yaitu Ma'ruf Amin.

"Pak Kiyai Ma'ruf Amin itu adalah ketua Majelis Ulama Indonesia, lah kok isu-isu seperti ini (kriminalisasi ulama) berani keluar, kita ini setiap hari ketemunya ulama, setiap kali ke pondok pesantren juga ketemu ulama," ucap Jokowi.

Baca: Hasto: PBB Menyatakan Siap Dukung Jokowi-Maruf

"Misalnya ada ulama yang terkena masalah hukum, ya harus berhadapan dengan hukum, wong gubernur aja kena masalah hukum, menteri kena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum," sambung Jokowi disambut tepuk tangan relawan Bravo-5.

Menurut Jokowi, jika ada gubernur, menteri, dan anggota DPR yang terkena kasus hukum, maka tidak muncul istilah kriminalisasi yang digaungkan oleh beberapa pihak.

"Ini hal-hal yang enggak logis tapi diangkat terus dan rakyat di bawah yang informasinya tidak lengkap, bisa mempercayai itu sebagai kebenaran, ini yang bahaya," papar Jokowi.

Jokowi pun meminta para relawan Bravo-5 untuk menjelaskan dan mengklarifikasi isu-isu yang tidak benar kepada masyarakat.

"Oleh sebab itu penjelasan harus gamblang dan jelas, tolong tanyakan siapa yang dimaksud ulama terkena kriminalisasi? Langsung to the point saja klo ke rakyat, jelaskan kenapa, ya karena memang punya masalah hukum," tegas Jokowi.