TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti dua hal jika usulan tes baca Alquran untuk capres-cawapres jadi dilakukan.

Menurutnya, jika usulan itu jadi dilaksanakan, pertama, penguji tes baca Alquran harus orang yang berkompeten.

Hidayat menyebut penguji haruslah memiliki kompetensi dan kualitas sekelas presiden dan memiliki sertifikat atau ijazah.

"Jadi yang menguji harus mendapatkan posisi yang diakui dia sebagai ahli dan layak untuk menguji seorang capres atau cawapres," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Ijazah yang dimaksud, kata Hidayat, berkaitan dengan pengakuan dari keahlian seseorang atas tajwid atau lafaz di bidang ilmu membaca Alquran.

Sehingga penguji disebut dapat menguji tes baca Alquran kedua pasangan capres-cawapres.

"Jangan sampai yang menguji pun ternyata bacaan Alqurannya belum tentu juga lulus," jelas Hidayat.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu meminta agar para penguji secara terbuka berani menyampaikan hasil tes baca Alquran kepada seluruh calon presiden maupun presiden.

Hasil tes baca Alquran, baik yang lulus atau tidak lulus harus disampaikan para penguji kepada publik.

"Harus dilakukan secara terbuka, sampaikan bagaimana hasilnya itu siapa yang lulus siapa yang tidak lulus. Lulus semuanya atau tidak lulus semuanya, ya kita semua nanti akan melihatnya," tuturnya.

Kendati demikian, menurut Hidayat tes baca Alquran sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Mengingat itu tidak menjadi bagian yang diatur dalam undang-undang.

Baca: Band Amerika Klaim Politisi Australia Langgar Hak Cipta Atas Lagunya

"Juga tidak diatur oleh KPU ya enggak usah dipermasalahkan. KPU misalnya sudah mengatur tentang syarat capres-cawapres apa. Undang-undang sudah mengatur syarat capres-cawapres itu apa," pungkasnya.

Baca: Warga Pemilik Kontrakan di Bekasi Resah Bangunan Rumah Terancam Ambruk akibat Tanah Longsor

Sebelumnya, undangan tes baca Alquran untuk capres dan cawapres datang dari Dewan Ikatan Dai Aceh.

Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Dai Aceh, Tgk Marsyuddin Ishak, menyampaikan hal tersebut untuk mengakhiri adanya polemik ke-Islaman di masing-masing paslon.