TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Nasir Djamil mengusulkan bila Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terpilih sebagai pemimpin Indonesia 2019-2024 agar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dibuat menjadi badan tersendiri terpisah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nasir mengatakan hal tersebut melihat masih banyaknya masalah di Lapas.

“Sebenarnya usulan ini sudah lama apabila Prabowo-Sandi menjadi presiden agar Ditjen Permasyarakatan dibuat badan tersendiri terpisah dari Kemenkumham,” ujarnya.

“Usulan ini kami munculkan kembali karena masih banyaknya masalah di Lapas seperti over capacity dan peredaran narkoba di dalamnya,” ucapnya ditemui di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

Nasir menegaskan bahwa penertiban Lapas adalah upaya untuk memperbaiki hukum Indonesia yang menurutnya memiliki masalah di empat sektor.

Baca: Wasekjen Golkar Kembalikan Uang Munaslub dari Eni Saragih

Yaitu di polisi, hakim, dan petugas lapas sebagai elemen aparat serta sektor ‘criminal justice system’.

Ia mengatakan lebih baik negara memiliki aparat yang baik terlebih dahulu daripada memperbaiki sistemnya menjadi baik.

“Karena kalau sistem baik tapi aparat bermental sontoloyo maka sistemnya akan menjadi sontoloyo juga, semuanya akan repot, di mana negara hukum menjadi negara kekuasaan, dan kekuasaan akan dianggap sebagai kebenaran,” pungkasnya.