TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Diaz Hendropriyono mengkritisi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat debat Pilpres 2019 yang berlangsung tadi malam di Hotel Bidakara, Jakarta.

Menurutnya beberapa paparan yang disampaikan pasangan calon presiden Prabowo-Sandiaga patut dipertanyakan.

Misalnya Prabowo, yang mengaku membanggakan diri sebagai calon presiden dengan dukungan tinggi 'emak-emak', tidak sensitif dengan isu-isu keperempuanan.

Partai Gerindra yang telah aktif di panggung politik Indonesia selama 10 tahun terakhir belum memberikan kesempatan pada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di partai.

Hal ini mencerminkan isu glass ceiling yang dihadapi kaum perempuan di seluruh dunia, begitu banyak perempuan dengan kemampuan dan kecakapan besar tidak mencapai posisi terdepan di bidang yang mereka pilih karena terhalang organisasi yang berkutat dengan lelaki saja.

Pernyataan tersebut kata Diaz kontras dengan pemerintahan Jokowi yang terlihat memiliki komitmen terhadap perempuan dengan memberikan kesempatan representasi secara signifikan dalam kabinet Jokowi.

"Beberapa paparan yang disampaikan Pak Prabowo maupun pasanganya Pak Sandiago Uno dalam debat kemarin tidak masuk akal. Contohnya menyiratkan bahwa menaikkan gaji birokrat berarti sama dengan menghilangkan korupsi adalah hal yang menyesatkan," ujar Diaz dalam keterangan resminya yang diterima Tribunnews, Jumat (18/1/2019).

Kenaikan gaji menurut Diaz tidak berbanding lurus dengan hilangnya korupsi.

Diaz memberikan contoh di Singapura dan Denmark.

Denmark merupakan negara dengan indeks korupsi terkecil berdasarkan data Transparency International, sedangkan Singapura ada di peringkat ke-7.

"Namun, gaji dari pemimpin birokrasi (kepala pemerintahan) di Singapura justru jauh lebih besar daripada Denmark," ujar Diaz Hendropriyono.

Gaji, lanjut Diaz merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi, namun tetap harus diikuti dengan kontrol demokratis dengan peningkatan transparansi pemerintahan, perbaikan sistem manajemen pemerintahan, dan individu-individu yang memiliki integritas, yang mana hal ini telah dilakukan Jokowi.

Selain itu Diaz juga menyinggung pendapat Prabowo yang mengatakan bahwa Jawa Tengah lebih besar dari pada Malaysia sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.

Malaysia memiliki luas 10 kali lipat dibandingkan Jawa Tengah (329.847 km2 vs 32.554 km2).

"Kualitas pemimpin yang baik tidak akan menyesatkan dengan data yang asal-asalan. Apa iya benar Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia? Saya yakin masyarakat kita sudah cerdas menentukan mana pemimpin yang layak mengacu debat pertama kemarin," kata Diaz. (Willy Widianto)