TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  ‎Pemerintah menilai Tabloid Indonesia Barokah telah merusak demokrasi sehingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai penerbit dan pengedaran Tabloid Indonesia Barokah perlu diusut.

Ini karena semata-mata, pemerintah tidak menginginkan kehidupan demokrasi di warnai dengan pemberitaan yang dinilai menyudutkan salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Kita bangun demokrasi dengan akal sehat, dengan cara-cara yang bermartabat, karena cara-cara yang seperti itu tidak bagus untuk perkembangan demokrasi ke depannya," ujar Moeldoko, Senin (28/1/2019) di Aula Serbaguna, Kementerian Sekretariat Negara Gedung III, Jl Majapaht, Jakarta Pusat.

Terkait pengusutan Tabloid Indonesia Barokah yang telah tersebar ke wilayah, Moeldoko menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Dia tidak ingin kemunculan tabloid tersebut menjadi ajang saling tuding antara dua kubu di Pilpres 2019.

"Aparat penegak hukum harus melakukan langkah-langkah agar tidak ada kecurigaan yang berujung pada saling (tuding), nggak sehat lah," singkatnya.

Baca: BPN: Ipang Wahid Telah Akui Sebagai Inisiator Indonesia Barokah

Diketahui sebelumnya, Jusuf Kalla memerintahkan seluruh pengurus masjid yang telah menerima Tabloid Indonesia Barokah segera membakar tabloid tersebut.

Tabloid Indonesia Barokah diketahui telah beredar di berbagai wilayah Indonesia. Tabloid tersebut umumnya ditemui di masjid-masjid. 

Atas beredarnya tabloid itu, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah melaporkan Indonesia Barokah ke kepolisian dan Dewan Pers. Mereka menganggap tabloid tersebut menyudutkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.