TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal tudingan adanya Konsultan Rusia (Propaganda Rusia) yang dilontarkan oleh capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo berbicara hal tersebut melalui video yang diunggah oleh Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak di Instagram dan Twitter.

"Pak ada tuduhan bahwa kita memakai konsultan Rusia," kata Dahnil Anzar mengawali video.

Prabowo Subianto yang memakai kemeja berwarna putih lantas menjawab bahwa tuduhan itu sama sekali tidak benar.

"Tidak ada itu, bahwa saya punya teman di mana-mana, ada orang Jepang, orang Korea, orang Rusia, orang Jerman, saya kan 20 tahun bisnis di luar negeri, tapi tidak ada konsultan," kata Prabowo.

"Bagaimana? Bayarnya mahal dan dia tidak mengerti apa-apa politik di Indonesia, tidak ada itu," lanjut Prabowo disambut tawa Dahnil Anzar.

"Kalau untuk bidang-bidang lain mungkin, ekonomi, bisnis dan sebagainya, tapi untuk politik sama sekali enggak ada," tegas Prabowo.

"Berarti politik kita ala-ala Bojong Koneng saja ya Pak ya," sahut Dahnil Anzar.

Mendengar omongan itu, Prabowo langsung tertawa keras.

"Iya benar, Bojong Koneng, ya kita belajar dari rakyat kita lah," kata Prabowo.

Merusak Hubungan
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut tudingan Joko Widodo soal ‘propaganda ala Rusia’ bisa merusak hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia dan Negeri Beruang Merah tersebut.

Sebelumnya Jokowi menyebut ada tim sukses yang menggunakan propaganda ala Rusia dengan cara menyemburkan fitnah dan berita hoax terus menerus saat menghadiri deklarasi dukungan Forum Alumni Jatim di Tugu Pahlawan Surabaya pada 2 Februari 2019 lalu.

"Saya rasa itu berbahaya buat hubungan diplomatik kita, secara tak langsung Pak Jokowi melakukan itu, saya tak tahu apakah beliau memikirkan itu atau tidak," ujar Dahnil.

Dahnil mengatakan tanda tak baik akibat pernyataan Jokowi itu ada saat Kedutaan Besar Rusia mengklarifikasi isu tersebut.

"Saya tak tahu Pak Jokowi mendapat data itu dari mana, dan hal itu juga sudah dibantah pemerintah Rusia, ini berbahaya loh seorang kepala negara menuduh negara lain terkait dengan salah satu capres Indonesia," ujarnya.

Dahnil mengatakan masyarakat sudah bisa menilai sendiri apakah nantinya pernyataan Jokowi itu bisa menimbulkan blunder bagi kubunya sendiri.

Dahnil juga mengatakan pihak BPN masih mengkaji apakah perlu melaporkan tuduhan tersebut.

"Kami masih mengkaji apakah langkah hukum efektif untuk menyelesaikan masalah ini karena puluhan laporan BPN terkait presiden tak pernah dituntaskan," katanya.

Kedutaan Besar Rusia di Indonesia membantah pernyataan calon Presiden Joko Widodo soal "Propaganda Rusia" dalam sesi kampanye beberapa waktu lalu.

Keterangan Kedubes tersebut dirilis melalui akun media sosial Kedubes Rusia @RusEmbJakarta.

Pihaknya membantah keikutsertaan Rusia dalam kampanye di Indonesia dan menegaskan, pihaknya sama sekali tak ikut campur dalam urusan dalam negeri mana pun, serta menuding tuduhan adanya kekuatan Rusia yang dibalik "kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia" itu tidak berdasar.

"Berkaitan dengan beberapa publikasi di media massa tentang seakan-akan penggunaan “propaganda Rusia” oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, kami ingin menyampaikan sebagai berikut," bunyi keterangan pertama Kedubes Rusia itu.

"Sebagaimana diketahui istilah “propaganda Rusia” direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas."

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," lanjut pernyataan tertulis itu.

Terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin merespon soal pernyataan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta mengenai 'Propaganda Rusia'.

Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan Jokowi sebagai calon presiden hanya mengistilahkan penyebutan 'Propaganda Rusia' dan tidak bermaksud menyinggung intervensi negara Rusia dalam politik di Indonesia.

Istilah Propaganda Rusia, menurut Ace, mulai populer setelah RAND Corporation menerbitkan artikel berjudul The Russian “Firehouse of Falsehood” Model Propaganda yang ditulis Christopher Paul dan Miriam Matthews.

"Artikel itu tercatat diterbitkan RAND tahun 2016. Artinya istilah itu sudah mulai populer sejak 3 tahun yang lalu. Murni istilah dan referensi akademik," ujar Ace.

Ace mengatakan penggunaan metode propaganda Firehose of Falsehood, ditenggarai digunakan dalam berbagai proses politik elektoral di Brazil, Mexico, dan terakhir juga di Venezuela.

Sehingga, sudah menjadi bagian dari metode perpolitikan baru di era post-truth.

"Jadi, istilah ini berkembang dan tidak ada hubungan dengan intervensi negara Rusia dalam persoalan domestik di negara-negara dimana metode itu digunakan," imbuh Ace.

Ace berpandangan, hubungan persahabatan Indonesia dan Rusia justru semakin erat di era pemerintahan Jokowi.

Bahkan terakhir pada 14 November 2018, ketika KTT ASEAN 33, Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Singapura untuk peningkatan kerjasama ekonomi dua negara. (Tribun Network/dennis/rizal bomantama)