TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago merasa bukan hal baru ketika Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bicara mengenai kebocoran anggaran.

Ketua DPP NasDem ini mencatat, soal kebocoran anggaran ini telah diteriakkan Prabowo sejak Pilpres 2014.

Saat itu kebocoran anggaran itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena saat itu pemerintah yang berkuasa adalah SBY.

"Sejak 2014 pak Prabowo, selalu bicara bocor bocor. Waktu itu tentu yang dikritik Prabowo adalah pemerintah SBY," ujar anggota DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Jumat (8/2/2019).

Baca: Fakta Terbaru Pemuda yang Marah Hancurkan Motor saat Ditilang, Psikiater: SIM Lebih Baik Dibekukan

Sekarang pun imbuh Irma Suryani, Prabowo kembali meneriakkan hal yang sama mengenai kebocoran anggaran.

Untuk itu menurut Irma Suryani, tepat jika Prabowo menempuh proses yang benar melaporkan tudingan kebocoran anggaran itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apalagi, dia menjelaskan, saat ini KPK sudah membuka program pelaporan tindak pidana korupsi melalui online, dimana yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan diberikan penghargaan (reward).

"Tentu harus valid dan dengan data," tegas Irma Suryani.

"Jadi, tidak ada alasan sebenarnya untuk Prabowo teriak teriak bocor bocor. Karena sarana untuk melaporkannya sangat mudah dan transparan," jelas Irman Suryani.

Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.

Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan.

Prabowo memperkirakan terjadi kebocoran anggaran hingga 25 persen.

Menanggapi pernyataan tersebut, Jokowi menantang Prabowo untuk melaporkan kebocoran anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

"Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. duitnya gede banget Rp 500 triliun," tambah calon presiden nomor urut 01 ini.

Menurut Jokowi, setiap dugaan korupsi atau kerugian negara memang sebaiknya dilaporkan ke KPK.

Namun, ia berharap laporan tersebut disertai dengan bukti-bukti.

"Laporkan ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta fakta. Jangan asal," kata Jokowi.(*)