Jokowi Kembali Ungkit Rasa Gusarnya tentang Tudingan Anggaran Pemerintahannya Bocor
"Kalau 25 persen bocor, artinya kan Rp 500 triliun. Itu duit Rp 500 T ada di mana? Saya tanya, hitungannya dari mana?" kata Jokowi
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mengaku gusar, anggaran di pemerintahannya disebut bocor dalam beberapa kali kesempatan oleh penantangnya, Calon Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi kembali mengungkit kegusarannya soal kebocoran anggaran itu saat menghadiri acara deklarasi alumni SMA Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2/2019).
Jokowi mengatakan anggaran negara di 2018 sebesar Rp 2 ribu triliun.
"Kalau 25 persen bocor, artinya kan Rp 500 triliun. Itu duit Rp 500 T ada di mana? Saya tanya, hitungannya dari mana?" kata Jokowi disambut riuh ribuan pendukung yang hadir di Istora Senayan.
Baca: 'Kesaktian' Batu Cincin Mirah Delima Ahok Diperdebatkan, Bu Dendy Buktikan Ini: Nilai Sendiri Lah
Jokowi meminta agar tak ada pihak yang membuat pernyataan yang menurutnya bisa membuat masyarakat resah.
Baca: Cerita Mardani Ali Sera Tentang Wisudawan Terbaik Unpad dengan Skripsi Bertema #2019GantiPresiden
Sebab, kata dia, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disetujui oleh seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk laporan pertanggungjawabannya setiap tahun, yang ditandatangi oleh seluruh fraksi.
"Jangan sampai sudah tanda tangan, semua partai sudah tanda tangan, kemudian baru ngomong Rp 500 triliun bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor dari mana?" kata Jokowi berapi-api disambut riuh ribuan Alumni SMA di Jakarta. Mereka pun meneriakkan "Jokowi! Jokowi!"
Baca: Mucikari Vanessa Angel Dapat Penangguhan Penahanan Sampai Melahirkan dari Polda Jatim
Jokowi menerangkan, setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit terhadap APBN. Kebocoran anggaran pasti terdeteksi oleh BPK. Jokowi menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, hampir 80 persen atau 80 dari 87 kementerian dan lembaga yang ada mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Seingat saya 80 dari 87 kementerian dan lembaga yang ada," ujar Jokowi.