TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Prabowo-Sandi terus menyiapkan materi jelang debat ke dua Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, pada Minggu (17/2/2019) malam.

Dalam bidang sumber daya alam dan energi kubu Prabowo-Sandi akan menyoroti masalah PT Freeport Indonesia.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan pihaknya akan meluruskan klaim berlebihan pemerintah atas pengambilalihan mayoritas saham Freeport.

"Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambilalihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu lebay. Itu transaksi jual beli saham biasa," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan.

Menurut Sudirman bila merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019, pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia.

Baca: Tak Cuma Buat Ban Kapten Mauro Icardi Dicopot, Istri Icardi Juga Buat Keluarganya Berantakan

"Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham. Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," katanya.

Sementara itu mantan staf khusus Kementerian ESDM Muhammad Said Didu mengatakan banyak yang tidak terungkap ke publik mengenai pembelian mayoritas saham PT Freeport, salah satunya kewajiban di bidang lingkungan hidup yang mencapai ratusan trilun.

Selain itu, sebagai pemegang saham, Indonesia juga harus menanggung kewajiban investasi pengembangan tambang bawah tanah dan smelter.

"Siapapun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu. Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang tunai triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara Indonesia, dapat utang baru," katanya.

Menurutnya, pengambilalihan PT Freeport oleh pemerintah Joko Widodo yang terkesan buru-buru ini demi kepentingan pencitraan jelang pemilu. Pengambilalihan tersebut dijadikan bahan kampanye untuk kepentingan elektoral.

"Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye. Tapi carilah bahan kampanye yang tak merugikan negara," pungkasya.