Dikeluhkan Soal JKN, Jokowi Harap Maklum Program Baru Dimulai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Calon Presiden 01 Joko Widodo mengaku, sering dikeluhan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ia berharap masyarakat memaklumi kecarut marutan sistem program andalan pemerintahannya itu.

Hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, dalam sambutannya, pada "Dialog Sillaturahmi Paslon Presiden dan Wakil Presiden Bersama Komunitas Kesehatan", di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

"Mengenai sistem JKN kita (pemerintah), kita ini baru memulai (program JKN), jadi kalau ada, masih ada masalah, masih ada problem di lapangan, hal-hal teknis di lapangan, ya mohon dimaklumi," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, penyelesaian terkait JKN haruslah secara keseluruhan atau holistik.

Untuk itu, Jokowi akan mengundang para komunitas kesehatan pada sesi khusus untuk membicarakan detail permasalahan JKN.

"Nanti saya akan undang, bisa berbicara, tapi kita betul-betul secara serius ingin menangani masalah-masalah di bidang kesehatan ini benar, baik yang berkaitan dengan perawat, bidan, apoteker, kesehatan masyarakat, gizi semuanya, tangani serius," ujar Jokowi.

JKN merupakan pengembangan program BPJS Kesehatan yang diperkenalkan era Pemerintahan Jokowi-JK, sejak tahun 2015.

Baca: Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet Berharap Permohonan Dipertimbangkan Majelis Hakim

Sebelumnya, diwakili oleh Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Daeng M.Faqih, salah satu poin aspirasi yang disampaikan oleh komunitas kesehatan adalah keinginan agar pemerintah dapat perbaiki sistem pelayanan JKN.

"Kami sadar ada perbaikan sistem pelayanan dengan sistem pelayanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Tapi kami dari hati yang dalam, para tenaga kesehatan dan medis serta stakeholder lainnya mohon diupayakan perbaikan secara terus menerus JKN agar sama-sama memberikan manfaat," ujar Daeng dihadapan capres 01 Joko Widodo.